Kementerian PANRB Rangkul ITS Siapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di RI

Toni Dwi Susanto dosen ITS yang ahli di bidang Smart City menuturkan, produk terakhir dari Kemenpan RB adalah mengatur bagaimana pemerintah menyediakan layanan publik dan operasional internal dengan berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK). 

Dalam implementasinya, ternyata membutuhkan peraturan menteri dan dokumen kebijakan operasional lainnya.  Toni menambahkan, kaitan program ini dengan Smart City ialah, kini banyak kebijakan serta program pemerintah antar kementerian yang saling melengkapi.

SPBE dan Smart City ini dirasa perlu penyelarasan antar pusat, provinsi, hingga ke kabupaten dan kota.  Menurut dosen Sistem Informasi ITS ini, satu di antara dimensi yang ada pada Smart City yakni e-Government. Menariknya, ternyata Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur SPBE tidak muncul lebih dulu dan tidak lengkap.  Sementara peraturan yang mengatur tentang Smart City belum ada.

"Hal ini yang menjadi dilema dan tantangan bagi lintas kementerian terkait," papar dosen yang menjabat Kepala Subdirektorat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa ITS ini.

Toni kemudian merincikan, kehadiran Kemenpan RB yang diwakili oleh Imam Machdi MT dan tim tersebut guna mengatasi keterbatasan SDM yang ahli di bidang terkait. ITS selain menyediakan SDM, juga berharap mampu mendapatkan bahan kajian dari ada kerja sama ini. 

Toni menuturkan, selain terkendala koordinasi antar banyak kementerian terkait, juga karena banyaknya variasi dari sekitar 657 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang memiliki kemampuan SDM, aplikasi, dan kepekaan IT berbeda-beda. 

Ke depannya juga, ITS berharap mampu menjadi center of excellence dan living lab bagi smart city di Indonesia. Toni menambahkan, terlebih lagi posisi ITS sebagai penghubung PTN di wilayah timur Indonesia. "Sehingga kelak, kami harap banyak kampus yang mampu bekerja sama guna sukseskan impian ini," pungkas Toni.