Kowani Nilai Pemerintah Perlu Harmonisasi Teknis Hukuman Kebiri Kimia

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dinilai perlu melakukan harmonisasi terkait teknis hukuman kebiri kimia bagi pelaku pelecehan seksual pada anak.

"Pemerintah seharusnya melakukan harmoninasi terkait teknis hukuman kebiri kimia ini, karena Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutornya," ujar Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019, seperti melansir Antara.

Penolakan hukuman kebiri kimia tersebut dilakukan karena melanggar kode etik serta sumpah dokter sebagai profesi yang menyembuhkan dan merehabilitasi, bukan menyakiti.

Giwo menuturkan, yang ditolak oleh ikatan dokter itu adalah jika posisi dokter sebagai eksekutor bukan menolak pemberatan hukumannya, sebab kalau dokter melanggar kode etik maka akan berakibat fatal yakni pencabutan izin dokter.

Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan harmonisasi terkait siapa yang mengeksekusi hukuman tersebut. Kebiri kimia, dia menuturkan, adalah bentuk pemberatan hukuman bagi pedofil sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2016.

Selain kebiri kimia, pelaku pedofil juga dikenakan pemberatan hukuman sepertiga tuntutan pidana. Giwo menambahkan, yang disebut dalam Perppu adalah kebiri kimia, yakni dilakukan pengurangan kadar testosteron dalam tubuh dengan mengkonsumsi obat-obatan tertentu secara berkala. Dengan cara itu dorongan hasrat seksual akan berkurang. Perppu tidak mengatur kebiri bedah, yang mana libido dimatikan secara permanen.

"Kalau bicara setimpal , tentunya sudah dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan sehingga keluar Perppu tersebut , dan pelaku pedofilia. Kejadiannya tidak hanya mempunyai dampak pada korban pada saat itu saja, tetapi mempunyai dampak ganda dan bahkan mempunyai dampak jangka panjang bagi korbannya," kata Giwo.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini