PDI Perjuangan Bersiap Hadapi Pilkada Surabaya 2020

Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Surabaya, Adi Sutarwijono ditetapkan sebagai Ketua Sementara DPRD Kota Surabaya. (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Jakarta - DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya membahas sosialisasikan peraturan baru tentang penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah.

Pembahasan itu dalam Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab) untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 2020.

Hal itu disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Adi Sutarwijono, di Surabaya, Kamis 5 September 2019. "Rakorcab ini dimaksudkan untuk menjaring suara bagi siapa yang diusulkan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya di Pilkada Surabaya 2020," ujar dia.

Dia menuturkan, Rakorcab tersebut menampung usulan dari pengurus PAC dan Ranting PDI Perjuangan se-Surabaya yang selanjutnya dikirim ke DPP PDI Perjuangan.

"Siapa yang nanti bakal kita usulkan untuk dicalonkan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya pada Pilkada Surabaya 2020 nanti kita kirim ke DPP," tutur dia dilansir Antara, Jumat (6/9/2019).

Ketua PAC Kecamatan Sawahan, Iwan menuturkan, Rakorcab yang juga dihadiri Ketua DPC PDI Perjuangan periode 2014-2019 sekaligus Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana itu berjalan lancar dan kondusif.

"Dan yang menggembirakan bagi kami, DPC akan membuat catatan hasil Rakorcab lalu yakni mengusulkan Mas Whisnu Sakti sebagai calon tunggal, meski DPP menjaring atas dasar survei elektabilitas," ujar dia.

Khusus untuk Kota Surabaya, kata Iwan, calonnya bersifat tertutup karena perolehan suaranya di atas 25 persen atau 20 persen jumlah kursi di DPRD Surabaya.

"Menurut saya ini lebih baik, karena memberikan peluang yang lebih kepada kader sendiri, apalagi pengumuman pendaftaran calon kepala daerah nanti akan dilakukan di dalam kantor DPC, bukan di luar karena tertutup (hanya untuk kader)," tutur dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, kembali menahan terhadap 1 anggota DPRD Surabaya, terkait dengan kasus dugaan korupsi kasus Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) dana hibah Pemkot tahun 2016.

2 dari 3 halaman

Pengamat: DPP PDIP Mainkan Strategi Kejut Sambut Pilwali Surabaya

Sebelumnya, Pengamat politik menilai DPP PDIP mampu memainkan langkah atau strategi kejut yang efektif dalam menyambut pemilihan walikota (Pilwali) Surabaya yang bakal digelar 2020.

Hal ini usai pergantian pimpinan Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Surabaya dari Wishnu Sakti Buana kepada Adi Sutarwijono. "Layaknya permainan catur, langkah yang dilakukan DPP PDIP penuh kejutan dan belum terbaca terang strategi apa yang sebenarnya ingin dimainkan dalam menyongsong Pilwali 2020. Langkah kejut telah dimulai dengan pergantian kepengurusan DPC PDIP Surabaya," ujar Direktur Surabaya Consulting Group (SCG), Didik Prasetiyono, Senin, 22 Juli 2019.

Mantan komisioner KPU Jatim itu mengatakan, bagaikan pembukaan "Gajah Raja" di permainan catur di mana ”Gajah Putih” dimainkan agar secara cepat bisa menekan sayap kubu lawan, DPP PDIP mengganti jajaran kepengurusan DPC PDIP Surabaya

Didik menuturkan, langkah kejut itu bisa dimaknai dengan dua kemungkinan. Pertama, mengacaukan fokus lawan. Lawan politik PDIP digiring kepada pemikiran DPP PDIP punya "kehendak lain" dalam Pilwali dengan tidak lagi meletakkan Whisnu Sakti Buana sebagai Ketua DPC lagi.

"Fokus pemetaan lawan politik akan pecah kepada pertanyaan-pertanyaan, ’Kalau bukan Mas Whisnu, lalu siapa?’ Di sini terlihat permainan politik DPP PDIP canggih dan tidak bisa ditebak,” papar Didik.

Kedua, justru memberi ruang Whisnu lebih luas. Perubahan komposisi DPC PDIP Surabaya akan membuat Whisnu langsung bergegas fokus sebagai petahana untuk meningkatkan elektabilitas.

"Mas Whisnu memiliki waktu yang lebih luas untuk berperan sebagai Wakil Walikota dan intens bertemu rakyat. Sementara partai ditangani oleh Adi Sutarwijono yang juga dikenal piawai melakukan politik publik," ujar dia.

Di Surabaya, lanjut Didik, PDIP memiliki tradisi menang yang panjang dalam pertarungan Walikota. Torehan perubahan kota sejak periode Bambang DH dan Tri Rismaharini membikin Surabaya lekat dipersepsikan sebagai ”kandang banteng”.

"Paduan tradisi menang dan langkah kejut DPP PDIP semakin memusingkan lawan-lawan politik yang dari pemilu ke pemilu ingin mendongkel dominasi PDIP di Surabaya," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Siapa Penerus Risma?

Pertanyaan berikutnya adalah: siapa penerus Risma? Menurut Didik, jawaban dari pertanyaan tersebut bisa diketahui dari aspirasi yang dibawa dua kunci penting PDIP di Surabaya, yaitu Risma dan Bambang DH.

Risma dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Preferensi Risma akan menjadi pertimbangan penting bagi pengambilan keputusan DPP PDIP. "Siapa yang mendapat approval dari Risma bisa mendapat perhatian DPP PDIP. Demikian pula sebaliknya," ujarnya.

Adapun Bambang DH, sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu dan walikota Surabaya 2 periode, punya posisi strategis dalam pengambilan keputusan DPP PDIP. Pertimbangan-pertimbangannya juga akan menjadi rujukan bagi Megawati dalam memilih kandidat di Pilwali.

Didik menganalisis sejauh ini ada enam nama kandidat yang berpeluang diusung DPP PDIP. Pertama, Whisnu Sakti. "Whisnu adalah kandidat internal yang saat ini berada paling atas, baik secara popularitas maupun elektabilitas," ujarnya.

Kedua, Puti Guntur Sukarno. Cucu Bung Karno ini terpilih dengan 139.794 suara di Dapil DPR RI Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo) yang merupakan modal cukup kuat sebagai kandidat. ”Bila meneruskan tradisi walikota Perempuan, Mbak Puti merupakan kandidat yang bisa menjadi kejutan,” kata Didik.

Ketiga, Armudji. Ketua DPRD Kota Surabaya ini terpilih dengan 136.308 suara di DPRD Jatim Dapil Jatim I (Surabaya). Perolehan itu tertinggi di Dapil Jatim I. ”Pengalaman dan kemampuan elektoral menjadi daya tawar Armudji,” kata Didik.

Keempat, Mochamad Nur Arifin. Kandidat ini akan muncul jika DPP PDIP mempertimbangkan usia sebagai faktor dalam merebut elektoral. "Bupati Trenggalek ini dikenal dekat dengan elit DPP, berpeluang menjadi kandidat alternatif bila terjadi kebuntuan pada nama-nama yang beredar," kata dia.

Kemudian adalah Hendro Gunawan serta Eri Cahyadi. Keduanya birokrat yang cukup menonjol di Pemkot Surabaya. "Bila DPP PDIP mempertimbangkan rekam jejak Risma yang sebelumnya juga birokrat, Hendro dan Eri akan menjadi alternatif," kata Didik.