Pemkot Surabaya Siap Beri Sanksi bagi Pelanggar Aturan Kawasan Tanpa Rokok

Liputan6.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen menerapkan Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Oleh karena itu, pemkot melalui Tim Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang terdiri dari jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Satpol PP Surabaya gencar sosialisasi dan sidak secara bertahap ke beberapa tempat yang masuk kategori KTR.

Kali ini, Tim KTR melakukan sosialisasi di kampus-kampus yang berada di Surabaya. Salah satunya adalah Kampus Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya dan Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya, Kamis (12/9/2019).

Petugas Tim KTR Dinkes Surabaya, Nur Laila mengatakan, sosialisasi di kampus ini sebagai komitmen Pemkot Surabaya dalam menegakkan Perda KTR. Dengan adanya kegiatan ini, pihaknya ingin menegaskan kepada pihak kampus dan mahasiswa bahwa KTR bukan hanya berada di tempat-tempat layanan kesehatan dan fasilitas umum.

"Tetapi tempat area kampus, tempat bermain anak, angkutan umum, perkantoran, tempat ibadah juga tergolong kawasan tanpa rokok," kata Nur di sela sosialisasi Perda KTR di Kampus Untag Surabaya.

Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin menerapkan dan membuktikan Perda Nomor 2 tahun 2019 bukan hanya penegasan saja. Akan tetapi, nanti juga bakal diterapkan denda bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

"Kita ingin terapkan dan buktikan bahwa kita bukan hanya penegasan saja, tapi nanti akan kita lakukan denda sekalian, tapi ini masih menunggu proses," ujar dia.

Nur mengungkapkan, sebelumnya pihaknya telah sosialisasi ke beberapa tempat yang tergolong KTR. Seperti puskesmas dan perkantoran di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya. Bahkan untuk rumah sakit dan klinik, sudah dilakukan sosialisasi di tahun-tahun sebelumnya.

"Untuk sosialisasi sudah kita lakukan di 23 Puskesmas yang audiens nya masyarakat, dan dari OPD juga sudah kita lakukan sosialisasi," kata dia.

Sementara terkait sanksi, Nur menyebut, jika sudah dilakukan sosialisasi, pihaknya tidak ragu untuk memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar Perda KTR tersebut. Nantinya, Tim KTR dari Dinkes akan mengawasi dan membuat laporan. Selanjutnya, laporan tersebut akan disampaikan kepada bagian penindakan Perda, yakni Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

"Sosialisasi kita akan terus lakukan bertahap, sementara terkait sanksi kalau perseorangan Rp 250 ribu, kalau instansi atau pimpinan dari instansi tersebut Rp 50 juta," tutur Nur.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini