Kurangi Risiko Bencana, Jambore Tagana Libatkan Masyarakat

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh pihak lebih kreatif dan inovatif dalam pemberdayaan masyarakat desa. Bersinergi agar upaya menurunkan angka kemiskinan dan stunting di provinsi tersebut berjalan lebih maksimal.

"Saya minta 10 persen dari alokasi dana desa dianggarkan untuk pengentasan kemiskinan," kata Khofifah Indar Parawansa saat membuka rapat koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Batu, Selasa, 3 September 2019.

Angka kemiskinan pedesaan di Jawa Timur sendiri masih cukup tinggi. Karena itu, pola pengentasan kemiskinan melalui program pendamping baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi harus terus diperbarui.

Misalnya, pola komunikasi antar desa memanfaatkan teknologi informasi. Karena itu, para pendamping desa pun dituntut lebih ramah memanfaatkan teknologi digital. Strategi itu bisa efektif memberdayakan masyarakat untuk mengurangi masalah kemiskinan.

"Semua produk andalan desa bisa dipromosikan lewat jaringan teknologi digital sehingga bisa menjangkau semua wilayah di Indonesia," kata Khofifah.

Data kemiskinan bersifat dinamis dan berasal dari bawah. Para pedamping dan perangkat desa harus lebih akurat mendata masyarakat yang benar–benar miskin, sesuai fakta di lapangan. Itu sesuai UU nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

"Bila ada warga yang tidak masuk atau sudah keluar dari kategori miskin harus disampaikan. Kepala desa biasanya enggan mengubah data karena kepentingan tertentu," ujarnya.

Mantan Menteri Sosial ini menyebut angka stunting di Jawa Timur masih tinggi yaitu 32,6 persen. Bahkan, ada kota atau kabupaten memiliki angka stunting mencapai 51 persen. Ini harus mendapat perhatian serius.

"Pendamping desa harus mampu bekerjasama dengan tenaga medis agar penanganan stunting efektif. Agar indeks pembangunan manusia juga bisa meningkat," kata Khofifah Indar Parawansa.

Mengutip data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Jawa Timur, selama 2015–2019 total sudah Rp27,3 triliun anggaran dana desa yang digelontorkan ke Jawa Timur. Pada 2019 ini, dari alokasi anggaran Rp7,5 triliun, 60 persen di antaranya sudah terealisasi.

"Berbagai program pemberdayaan termasuk melalui program Dana Desa mampu menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Mohammad Yasin.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur pada Maret 2019, ada penurunan angka kemiskinan. Periode September 2018–Maret 2019 kemiskinan di pedesaan turun 171.070 orang (0,78 persen) sedangkan, di perkotaan turun sebesar 8.820 (0,13 persen).

"Sudah membuahkan hasil, angka kemiskinan turun meski belum optimal," ucap Yasin.

Tidak optimal lantaran persentase penduduk miskin di Jawa Timur masih 0,96 persen di atas persentase penduduk miskin nasional. Periode Maret 2019, persentase penduduk miskin Jawa Timur sebesar 10,37 persen sementara persentase nasional sebesar 9,41 persen.