Sukses

Deretan Menteri Asal Jawa Timur di Kabinet Indonesia Maju

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan resmi para menteri yang akan membantunya pada pemerintahan di periode kedua pada Rabu (23/10/2019) pukul 08.30 WIB. Jokowi didampingi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengumumkan kabinet bernama Kabinet Indonesia Maju tersebut.

Pada pengumuman tersebut, Jokowi langsung mengumumkan nama menteri dan tugas para menteri yang akan diemban. 38 menteri dan kepala lembaga yang diumumkan tersebut beragam latar belakang ada yang dari partai politik, profesional dan birokrat. Selain itu, dari 38 menteri dan kepala lembaga sejabat menteri, ada sekitar tujuh menteri dari Jawa Timur (Jatim).

Menteri-menteri asal Jawa Timur itu antara lain Mahfud MD, Abdul Halim Iskandar, Ida Fauziyah dan Muhajir Effendy.  Selain itu, menteri di Kabinet Indonesia Maju asal Jawa Timur antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.Berikut profil singkat sejumlah menteri dari Jawa Timur yang dikutip dari berbagai sumber ditulis Rabu (23/10/2019):

1.Mahfud MD

Di pemerintahan kedua Joko Widodo (Jokowi), Mahfud MD ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Mahfud MD. Ia akan mengemban tugas berkaitan dengan hukum dan lainnya. Mahfud MD lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur pada 13 Mei 1957. Ia menghabiskan masa pendidikan di Madura, Jawa Timur dan Yogyakarta.

Suami dari Zaizatun Nihayati ini menyelesaikan SD dan Sekolah Pendidikan Guru Agama di Pamekasan, Madura. Kemudian ia menamatkan pendidikan Sarjana Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta dan Sarjana Sastra Arab, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.  

Ia pun melanjutkan kuliah di Magister Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta. Di kampus tersebut juga juga menyelesaikan kuliah untuk mengambil gelar doktor Ilmu Hukum Tata Negara.

Melihat perjalanan kariernya, Mahfud MD menjadi staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta  sejak 1984.

Mahfud MD juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2000-2001. Lalu menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada 2001. Lalu Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 2002-2005.

Selain itu, ayah dari tiga anak ini juga pernah menjadi Rektor Universitas Islam Kadiri pada 2003-2006, Anggota DPR RI dan duduk di Komisi III pada 2004-2006. Jabatannya di DPR pada 2006-2007, tetapi duduk di Komisi I.Lalu menduduki posisi Anggota DPR RI di Komisi III pada 2007-2008.

Mahfud MD juga pernah menduduki posisi Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI pada 2007-2008, Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum-HAM Republik Indonesia.

Kemudian Mahfud MD juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 2008-2013. Lalu ia juga ditunjuk menjadi Anggota Dewan Pengaruh Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila pada 2017-2018 dan Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada 2018.

 

 

 

*** Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 7 halaman

Abdul Halim Iskandar Jadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

2.Abdul Halim Iskandar

Presiden Jokowi menunjuk Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). “Abdul Halim Iskandar ke-25, Menteri Desa dan pembangunan daerah tertinggal,” ujar Jokowi saat pengumuman nama menteri kabinet.

Abdul Halim Iskandar memang namanya masih asing di kancah politik nasional. Akan tetapi, di Jawa Timur, namanya sudah tak asing lagi. Ia kakak kandung dari Muhaimin Iskandar yang pernah menjadi Menteri Ketenagakerjaan. Nama Muhaimin Iskandar memang lebih dulu dikenal di kancah politik nasional.

Abdul Halim Iskandar akrab disapa Gus Halim. Kiprah politik Abdul Halim Iskandar lebih dikenal di Jawa Timur. Ia menjabat sebagai Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur periode 2011-2016 dan 2016-2021.

Suami dari Lilik Umi Nashiah menjabat Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2014-2019. Selanjutnya terpilih kembali sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim 2019-2024. Ia hanya menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim karena perolehan suara partainya yang kalah dari PDI Perjuangan.

Tak hanya itu, Abdul Halim Iskandar juga menjadi penasihat Fraksi PKB DPRD Jatim yang maju sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII yang meliputi Kabupaten/Kota Mojokerto dan Kabupaten Jombang.

Di bawah kendalinya PKB Jawa Timur sukses menjadi peraih kursi terbanyak hasil Pemilihan Umum 2014 dengan 20 kursi dan raihan 19,10 persen suara.

Sebelumnya ia pernah dipercaya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jombang dua periode berturut-turut.

Pria kelahiran Jombang pada 14 Juli 1962 ini besar dari keluarga pondok pesantren. Mereka masih memiliki hubungan darah dengan Presiden ke-4 RI KH.Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai paman-keponakan.

Terkait pendidikan, ia menyelesaikan pendidikan tingkat dasar hingga pendidikan tingkat atas di pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang K.H Bisri Syansuri.

Usai lulus Madrasah Aliah Negeri (MAN) Mambaul Maarif Denanyar, ia melanjutkan pendidikan di IKIP Yogyakarta.

Ia mengasah bakat organisasinya yaitu aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan menempuh gelar S2 di IKIP Malang.

Abdul Halim kembali ke Pesantren Denanyar sebagai dewan pengasuh PPMM, lalu guru bimbingan penyuluhan (BP) di MAN Denanyar, dan sempat menjabat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sultan Agung Tebuireng Jombang.

Abdul Halim Iskandar sempat berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan Juli 2018. Pada saat itu dipanggil sebagai saksi terkait dengan penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Namun, dia menegaskan sudah tak ada masalah dan semua telah clear.

3 dari 7 halaman

Muhadjir Effendy Jadi Menko PMK

3. Muhadjir Effendy

Nama Muhadjir Effendy lagi memang tidak asing lagi di susunan kabinet kerja. Muhadjir menjabat Menteri Pendidikan periode 2019-2019. Saat itu menggantikan Anies Baswedan.

Di Kabinet Indonesia Maju ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk pria kelahiran Madiun ini sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). 

"Muhadjir Effendy Menko PMK yang akan kawal akselerasi pengentasan kemiskinan, solidaritas nasional dan revolusi mental," ujar Jokowi.

Muhadjir adalah mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Ia juga merupakan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengutip berbagai sumber, jabatannya sebagai Rektor UMM berlangsung selama tiga periode yakni sejak 2000 sampai 2016. Selain itu, Ia juga tercatat sebagai Guru Besar Sosiologi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. 

Pria asal Jawa Timur ini menempuh pendidikan S3 di Universitas Airlangga, Surabaya. Disertasinya yang mengangkat “Pemahaman Tentang Profesionalisme Militer di tingkat Elit TNI-AD” membuat Muhadjir juga dikenal sebagai pengamat militer.

Sementara itu, Pria kelahiran Madiun ini menempuh pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada dengan gelar Magister Administrasi Publik (MAP). Sedangkan pendidikan S1, Ia tempuh di Universitas Negeri Malang.

Sebelumnya, pria kelahiran 29 Juli 1956 ini juga menyelesaikan Sarjana muda di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Malang (Sekarang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).

Tak hanya itu, Muhadjir Effendy juga pernah menempuh pendidikan Short Course, Regional Security and Defence Policy, National Defence University, Washington D.C., USA, 1993. Lalu Short Course, Management for Higher Education, Victoria University, British Columbia, Canada, 1991. 

Muhadjir juga memiliki beberapa catatan pengalaman organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKS-PTIS), Anggota Kelompok Kerja Dewan Research Daerah (DRD) Jawa Timur, Anggota Tim Penyusun Visi Indonesia Berkemajuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Wakil Ketua Pengurus Pusat Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS).

(Kezia Priscilla - Mahasiswa UMN)

4 dari 7 halaman

Ida Fauziyah Jadi Menteri Ketenagakerjaan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Ida Fauziyah sebagai Menteri Ketenagakerjaan.  "Ibu Ida Fauziah, Menteri Tenaga Kerja yang akan urus kemitraan, pendidikan meningkatkan kapasitas kerja, dan kerja migran di bawah ibu Ida," ujar Jokowi. 

Mengutip Antara, "Dari ulama untuk Indonesia" adalah moto Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ida yang politikus PKB agaknya memiliki motto yang mirip yakni dari pesantren untuk (kabinet) Indonesia guna membantu pemerintahan era kedua dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada 2019-2024.

Ida Fauziah adalah santri perempuan (santriwati) yang menempuh pendidikan menengah di Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Pada pesantren itulah, politikus kelahiran Mojokerto, Jawa Timur pada 16 Juli 1969 itu menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di lingkungan pesantren itu hingga lulus pada 1989, bahkan ia sempat menjadi guru di MAPK Jombang (1994-1999).

Sejak di pesanten itu, jiwa kepemimpinannya sudah tertempa dengan mengikuti berbagai kegiatan di pesantren itu, termasuk aktivitas keorganisasian di pesantren itu.

Pada 1993, ia menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan saat itulah ia mulai aktif di ormas IPPNU (Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama) di Kabupaten Mojokerto.

Setelah memimpin IPPNU di Kabupaten Mojokerto pada era tahun 1990-an itu, ia pun dipercaya memimpin IPPNU di tingkat provinsi sebagai Ketua IPPNU Jawa Timur periode 1997-2000, sambil menjadi guru di SMA Khadijah Surabaya (1997-1999).

Di tingkat provinsi itu, santriwati yang konsisten dalam program perkaderan di organisasi itu tidak hanya berhenti di tingkat ormas, melainkan ia juga mulai aktif pada organisasi politik yakni PKB.

Akhirnya, ia pun melenggang ke Gedung DPR di Senayan, Jakarta, sebagai legislator mewakili Jawa Timur untuk daerah Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Madiun, dan Mojokerto, sejak 1999 hingga 2018.

Ia ditugaskan sebagai ketua Komisi VIII DPR yang menangani Departemen Agama, Departemen Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dan Zakat.

Di Senayan, Ida yang juga menjadi ketua PPKB (Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa) pada 2002-2007 itu pun menjadi pendiri dan Ketua Kaukus Perempuan Parlemen.

Namun, ia juga tetap berkomitmen pada organisasi di lingkungan NU hingga dipercaya menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat NU sejak tahun 2010 hingga sekarang, sekaligus menjadi salah satu pengurus PP Muslimat NU yang dipimpin Khofifah Indar Parawansa, yang kini menjadi gubernur Jawa Timur.

Selepas menjadi anggota DPR, PKB mendaulat dia maju bersama Sudirman Said pada Pilkada Jawa Tengah 2018, sebagai calon wakil gubernur, kendati akhirnya kalah juga.

Namun, kekalahan itu bukan berarti selesai, karena Ida yang sempat menjadi Ketua SC Muktamar PKB di Bali pada 19-21 Agustus 2019 itu akhirnya menjadi Wakil Ketua Umum DPP PKB (Bidang Kesra dan Perekonomian) periode 2019-2024.

5 dari 7 halaman

Pramono Anung Jadi Sekretaris Kabinet

Mengutip Kanal News Liputan6.com, Pramono Anung ditunjuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Sekretaris Kabinet pada Kabinet Indonesia Maju, Bersama 37 menteri lainnya, namanya diumumkan Rabu, 23 Oktober kemarin di Istana Merdeka. 

Pramono merupakan politikus senior PDIP yang kembali dipilih Jokowi menjadi pembantunya. Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI masa jabatan 2009-2014 dari Fraksi PDIP.

Sebelum terjun ke dunia politik, Pramono Anung sudah terlebih dahulu dikenal sebagai pebisnis ulung dengan banyak memangku posisi penting. Seperti memegang jabatan direktur di PT Tanito Harum (1988-1996) dan PT Vietmindo Energitama (1979-1982).

Politikus PDIP ini juga pernah menjadi komisaris di PT Yudhistira Haka Perkasa, pada tahun 1996-1999. 

Pramono Anung lahir di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 11 Juni 1963. Dari SD hingga SMA, dia bersekolah di Kediri.

Lulus SMA, Pramono Anung muda memilih melanjutkan pendidikannya di Institut Terknik Bandung (ITB) dengan mengambil jurusan Teknik Pertambangan. 

Sementara, gelar doktor Ilmu Komunikasi diambil di Universitas Padjajaran. Dia berhasil lulus dan meraih gelar doktornya pada tahun 2013.

Dari pernikahannya bersama Endang Nugrahani, Menteri Jokowi ini dikaruniai dua anak, yaitu Hanindhito Himawan P dan Hanifa Fadhila P.

Sebelum dikenal sebagai politisi senior PDIP, Pramono Anung muda merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Tambang ITB, Bandung pada tahun 1985-1986.

Kemudian pada tahun berikutnya dia menjadi Ketua Forum Komunikasi Himpunan Jurusan Dewan Mahasiswa ITB, pada 1986-1987.

Pada tahun 1998-2000 dirinya mulai terjun ke dunia politik.  Kala itu menjabat sebagai Ketua Perhapi, sekaligus anggota DPP PDIP.

Tak butuh waktu lama bagi dirinya untuk bisa menduduki posisi strategis di PDIP. Pada tahun 2000-2005, Pramono Anung menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP. 

Dirinya juga sempat menjadi wakil ketua DPR periode 2009-2014. Kemudian dari tahun 2014 hingga 2019 dirinya menjadi Sekretaris Kabinet Indonesia Kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kini, dalam pemerintahan Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin, dia kembali didapuk untuk posisi yang sama higga 2024 nanti.  

 

6 dari 7 halaman

Moeldoko Jadi Kepala Staf Kepresidenan

Sebelumnya, Moeldoko mengakhiri jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Namun, ia kembali menjabat Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju.

Moeldoko pun sudah dilantik kembali menjadi KSP pada Rabu, 23 Oktober 2019 bersama dengan 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri lainnya.

Sebelumnya, Moeldoko pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD. Selama mengemban tugasnya, dia dikenal profesional dan dekat dengan rakyat.

Tak hanya itu, ia juga pernah menjadi Panglima TNI pada masa presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Pria kelahiran 8 Juli 1957 ini menempuh pendidikan Akademi Militer pada 1981.

Dikutip dari www.moeldoko.com, Moeldoko lahir sebagai anak bungsu 12 bersaudara dari pasangan suami istri Moestaman dan Hj Masfuah.

Dia berasal dari keluarga yang tidak punya dan pernah hidup susah di kampungnya yang jauh dari perkotaan.

Sejak kecil Moeldoko selalu bekerja keras, bahkan nyaris tak pernah melipat jemari tangannya karena bekerja tiada henti.

Dia mengerjakan proyek pembangunan desa hingga menyediakan pasir dan batu yang diangkut dari pinggir kali setiap hari seusai pulang sekolah. Semua itu dilakukannya untuk membantu menopang kebutuhan keluarganya.

Pada 15 Januari 2014, Moeldoko meraih gelar doktor Program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, dengan disertasinya berjudul "Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia" (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan).

Tak hanya itu, Moeldoko juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk periode 2017-2020.

7 dari 7 halaman

Pratikno Jadi Menteri Sekretaris Negara

Sebelumnya, Pratikno juga ikut terlihat mendatangi Istana. Ia terpantau tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pukul 14.07 WIB, Senin  21 Oktober 2019.

Tak sendiri, Praktikno tiba di Istana dengan didampingi oleh Nico Harjanto dan M Fadjroel Rachman.

Pratikno yang merupakan Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, saat ini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Sebelumnya, Pratikno dikenal publik ketika menjadi moderator debat capres pada Pilpres 2014 yang ditayangkan secara langsung oleh sejumlah televisi swasta.

Pratikno lahir di Bojonegoro pada 13 Februari 1962. Ia hijrah ke Yogyakarta untuk menimba ilmu di bidang politik dan pemerintahan di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM).

Melanjutkan pendidikannya di di bidang tersebut, ia kemudian terbang ke Inggris dan mengambil jurusan Development Administration di University of Birmingham, Inggris hingga mengantongi gelar M.Soc.Sc pada 1991.

Tidak berhenti sampai di situ, Pratikno kemudian ke Australia untuk mengambil program doktoral di Flinders University of South Australia jurusan Asian Studies.

Prof Pratikno, M.Soc.Sc adalah Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Sebelum jadi rektor, ia dinobatkan menjadi Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM pada 2010.

Selama kariernya di dunia akademik, Pratikno banyak melakukan penelitian dalam politik lokal dan jaringan pemerintahan yang merupakan bidang keahliannya. Ia juga beberapa kali menjadi pembicara dalam workshop menjelang pemilu maupun pilkada.

Suami dari Dra. Ec. Siti Faridah ini bergabung sebagai pengajar di UGM sejak 1986, setahun setelah ia mendapatkan gelar sarjananya. Profesi tersebut masih ia tekuni sampai sekarang.

Dia juga terpilih sebagai moderator debat capres pada Pilpres 2009 dan diangkat sebagai tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu.

Pratikno dikenal sebagai orang dekat Jokowi selama kampanye Pilpres 2014. Dia disebut-sebut tergabung dalam Tim 3 bersama pengamat politik dari UI Andrinof Chaniago dan pengamat politik dari UGM Cornelis Lay.

Salah satu tugas Tim 3 adalah menfinalisasi arsitektur kabinet dan lembaga kepresidenan yang disusun oleh Tim Transisi di bawah Andi Widjajanto.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.