Konsumen Perumahan Ini Laporkan Dugaan Penggelapan Dana

Pengacara paguyuban konsumen perumahan Royal City, Sahlan mengatakan  perum Royal City ini dikembangkan oleh PT BJL yang saat ini direkturnya adalah Nur Fauzi.

"Kita dari paguyuban dan konsumen perumahan merasa sangat dirugikan. Awalnya kita mengira bahwa kerugian ini disebabkan oleh PT BJL," tutur dia.

Sahlan menyampaikan, total secara keseluruhan konsumen perumahan ada 300 orang,  Total nilai keuangan yang masuk hampir Rp 100 miliar.

"Kita mengira awalnya penggelapan dilakukan oleh PT BJL dan pengembangan, sehingga uang dari konsumen ini tidak direalisasikan," katanya.

"Dan kondisi perumahan di sana bermacam - macam namun tidak ada kondisinya yang 100 persen, itu kondisi rumahnya," ucapnya.

Selain itu, lanjut Sahlan, masalah surat - suratnya tidak jelas sampai saat ini. Bangunan rumah konsumen tidak selesai dan suratnya tidak jelas.

"Berikutnya, mengenai Fasilitas Umum (Fasum) yang dijanjikan oleh pengembang, tidak ada dan tidak terealisasikan hingga saat ini, seperti listrik PLN dan air PDAM sampai saat ini masih belum masuk di perumahan," ujarnya.

Sahlan menegaskan,  awal melakukan gugatan kepada PT BJL dalam hal ini direkturnya adalah Nur Fauzi.

Akan tetapi, ternyata setelah ditelisik dan diamati dokumennya, bukan mengarah kepada PT BJL melainkan mengarah ke satu nama yaitu JM. Uang konsumen perumahan yang masuk ke JM atau akhirnya masuk ke JM melalui perantara baik itu PT BJL maupun orang - orang sekitaran BJL.

"Uang KPR dari bank Bukopin ada sekitar 40 KPR, kalau ditotal sekitar Rp 30 miliar, akhirnya masuk ke JM. Namun kewajiban kepada konsumen perumahan sampai sekarang ini tidak pernah dikembangkan. Sehingga kami berharap dengan adanya bantuan dari teman - teman media, laporan yang dilaporkan oleh Nur Fauzi atau yang dilaporkan oleh BJL cepat diproses oleh aparat yang berwajib," tuturnya.

Sahlan juga mengaku pernah menanyakan kepada Nur Fauzi dan PT BJL mengenai sertifikat yang tidak keluar. Berdasarkan keterangan, sertifikat induk itu ada di bank Bukopin.

"Lagi - lagi mengarah kepada satu nama, sertifikat induk itu diagungkan ke bank Bukopin dan tidak diselesaikan sampai dengan saat ini. Sehingga sertifikat konsumen perumahan tidak dikembalikan dan tidak dibalik nama menjadi atas nama konsumen perumahan Royal City," ujarnya.

Sementara itu, salah satu korban, Rusli mengaku telah membeli rumah ini pada 2015 dan sudah dilunasi pada 2017. Namun, hingga kini, Rusli menyebut rumahnya belum diselesaikan. Dia mengatakan, penyelesaian rumah seharga Rp 300 juta itu baru 60 persen.

"Lunas sejak 2017. Sampai hari ini belum diselesaikan. Rumahnya masih setengah jadi. Saya kejar-kejar katanya masih gak punya dana, belum sempat, gitu. Pokoknya ribet lah. Atapnya belum. Lantai belum. Belum lihat wujud sertifikat juga. Nilainya Rp 300 juta," ungkap Rusli.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan ini. Sementara kini, Barung menyebut polisi tengah menyelidiki kasus ini. "Kita masih selidiki ya," ujar dia.