Solar Langka, Truk Hingga Traktor Antre di SPBU

Pemerintah diminta serius dalam mengatasi kelangkaan BBM jenis solar terjadi di sejumlah daerah. Persoalan solar langka terjadi di sejumlah kota/kabupaten luar Jawa.

“Pemerintah harus bersikap cepat mengatasi kelangkaan solar di daerah,” kata Praktisi Transportasi Logistik Bambang Haryo, Minggu, 17 November 2019.

Bambang mengatakan, kelangkaan BBM jenis berdampak langsung terhadap kelangsungan angkutan logistik darat. Padahal transportasi ini memegang peranan penting dalam sistem transportasi di Indonesia.

"Lebih dari 85 persen sehingga kelangkaan solar subsidi pasti berdampak terhadap perekonomian nasional. Saya sangat prihatin kelangkaan solar berlarut-larut," sesalnya.

Sedangkan kementerian terkait sebaliknya malah tidak berbuat banyak. Bambang menyoroti lambatnya Kementerian Perhubungan, Perdagangan, Perindustrian, ESDM, dan Keuangan.

“Seakan tidak tahu atau tidak mau tahu dengan kesulitan yang sedang dialami angkutan darat,” tuturnya.

Dia memandang, angkutan darat merupakan urat nadi perekonomian, bukan hanya perannya yang dominan melainkan juga konektivitasnya cukup erat dengan moda angkutan lain. Baik laut, kereta api, maupun udara. Semua moda lain bergantung pada angkutan darat untuk mengirim barang dari hulu hingga hilir atau konsumen.

"Multiplier effect akibat kelangkaan BBM ini sangat luas, melambatkan ekonomi karena logistik terhambat, sehingga harga-harga akan naik dan inflasi meningkat. Ketidakpedulian kementerian itu tidak mendukung upaya Presiden Joko Widodo untuk menggenjot ekonomi," ujarnya.

Menurut Bambang Haryo, Kemenhub sebagai instansi yang paling bertanggung jawab terhadap konektivitas seharusnya paling peduli dan berada di depan mengatasi kelangkaan solar subsidi.

“Kemenhub sangat cepat merespons isu-isu populer, seperti skuter listrik, dibandingkan dengan isu logistik. Persoalan skuter listrik serahkan saja kepada pemda atau Dishub, Kemenhub perhatikan isu-isu besar,” kata mantan Wakil Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini.

Bambang Haryo mengingatkan, Indonesia sedang berpacu dengan waktu untuk menghindari ancaman resesi dalam waktu dekat. Pemerintah tidak boleh bekerja santai dan mengklaim bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja.

Kelangkaan solar subsidi yang berlarut-larut juga memberikan kesan negara tidak hadir, terutama untuk memberantas mafia BBM subsidi sehingga kuota solar selalu jebol. Menurut dia, sudah menjadi rahasia umum bahwa solar subsidi mengalir ke industri melalui para spekulan BBM yang sering disebut pengerit atau pelangsir.

Dia mengatakan, kelangkaan solar seharusnya tidak terjadi ketika ekonomi sedang menurun seperti sekarang. Pemerintah atas persetujuan DPR RI menetapkan kuota solar subsidi 14,5 juta kiloliter (KL) tahun 2019, sementara pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen. Sebagai perbandingan, kuota solar subsidi tahun 2010 hanya 11,2 juta KL, padahal pertumbuhan ekonomi saat itu 6,1 persen.

Bambang Haryo mendesak pemerintah tidak berdiam diri dan segera mengatasi kelangkaan solar subsidi secara tuntas. Jika tidak, kepercayaan investor terhadap Indonesia akan menurun mengingat masalah seperti ini tidak terjadi di negara ASEAN lainnya.

"Indonesia akan makin tertinggal dari negara lain kalau masalah ini tidak segera diatasi. Kita minta perhatian dari Presiden Jokowi, beliau harus menegur menteri-menterinya,” kata Bambang Haryo.

Abelda Gunawan