Sukses

65.178 Pelamar Lolos Verifikasi Rekrutmen Pendamping PKH

Tugas pokok pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) membina keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi keluarga mandiri.

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 65.178 pelamar dinyatakan lolos verifikasi rekrutmen pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial yang digelar di seluruh wilayah Indonesia.

"Total pelamar pendamping PKH berjumlah 144.301, yang rata-rata baru lulus kuliah dengan ijazah Diploma III maupun Strata 1," ujar Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat kepada wartawan di Surabaya, Rabu, 4 Desember 2019, demikian mengutip Antara.

Mereka yang dinyatakan lolos verifikasi selanjutnya akan mengikuti uji kompetensi dan psikologi yang digelar secara serentak di berbagai kota pada 5 Desember 2019. Di wilayah Jawa Timur, ujian kompetensi dan psikologi akan digelar di Malang dan Surabaya.

Harry merinci jumlah pelamar yang lolos verifikasi dan akan mengikuti ujian kompetensi dan psikologi di Malang 406 orang, sedangkan di Surabaya 284 orang. Ia mengatakan, kuota pelamar yang dibutuhkan untuk PKH tahun ini di seluruh Indonesia 2.500 orang. Untuk mengawal proses tes berjalan secara terbuka, lanjut dia, Kemensos melibatkan akademisi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

"Para pelamar yang nantinya diterima menjadi pendamping PKH diminta untuk tidak sebatas mencatat dan menfasilitasi penyaluran bantuan," kata dia.

Harry menuturkan, tugas pokok pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) membina Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi keluarga mandiri. "Intinya mereka akan mendorong agar penerima PKH tidak selalu tergantung pada bantuan yang diberikan pemerintah. Dengan begitu selanjutnya KPM bisa memperbaiki perekonomiannya sendiri," tutur dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Jumlah Warga Miskin Indonesia Turun 530 Ribu Orang

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang atau sebesar 9,41 persen. Angka ini menurun sebesar 530 ribu orang dibandingkan September 2018.

"Presentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018," kata Kepala BPS Suhariyanto, di Gedung BPS, Jakarta, Selasa, 15 Juli 2019.

Suhariyanto menyampaikan presentase penduduk miskin pada periode September 2018 hingga Maret 2019 di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 136,5 ribu orang. Yakni dari 10,14 juta orang pada September, menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019.

Sedangkan penduduk miskin di perdesaan, BPS mencatat turun sebesar 393,4 ribu orang dsri 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta di Maret 2019.

"Presentase kemiskinan di perkotaan turun dari 6,89 persen menjadi 6,69 persen. Sementara di perdesaan turun dari 13,10 persen menjadi 12,85 persen," tutur dia.

3 dari 3 halaman

Paling Banyak di Maluku dan Papua

Sementara itu, apabila melihat presentase dari jumlah penduduk miskin berdasarkan kepulauan pada Maret 2019, terlihat bahwa penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua yaitu sebesar 20,91 persen. Sedangkan presentase penduduk terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu 5,93 persen.

"Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa sebanyak 12,72 juta orang sedangkan jumlah pennduduk miskin terendah berada di Pulu Kalimantan 0,97 juta orang," katanya.

Adapun garis kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar Rp 425.250 per kapita atau per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 313.232 (73,66 persen) dari garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 112.018 (26,34 persen).

"Beras masih memberi sumbangan sebesar 20,59 persen di perkotaan dan 25,97 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap garis kemiskinan 12,22 persen di perkotaan dan 11,36 persen di perdesaan," sebutnya.

Sedangkan, komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan garis kemiskinan terbesar di perkotaan dan perdesaan adalah masih dipicu oleh sektor perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

"Perumahan memberikan nsumbangan terbesar sebanyak 8,16 persen di perkotaan dan 7,26 persen di perdesaan," pungkasnya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.