Pemkab Mojokerto Dorong Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mengingatkan pentingnya pembangunan wilayah bebas korupsi (WBK) . Selain itu juga wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), sekaligus penerapan whistle blowing system (WBS).

"Jika zona integritas WBK dan WBBM sudah kerap digaungkan di masyarakat, WBS dalam acara ini dikenalkan sebagai sistem di mana setiap orang bisa mengadukan pelanggaran yang diketahuinya dengan aman tanpa rasa takut," kata Plt Bupati Mojokerto Pungkasiadi, pada sosialisasi dan evaluasi pembangunan zona integritas WBK, WBBM sekaligus penerapan WBS, di Mojokerto, Kamis, 5 Desember 2019, seperti dikutip dari Antara.

Ia mengemukakan, tindak pidana korupsi, pungutan liar, maupun pelayanan publik yang dirasa buruk, dengan WBS, semua orang bisa menjadi agen perubahan dengan ikut mengawasi.

"Semua bisa ikut mengawasi dan terawasi (melalui WBS), sehingga niat-niat berbuat curang bisa dicegah dan direduksi. Harapan kami supaya ada pengendalian dan penegakan integritas di setiap individu Aparatur Sipil Negara (ASN)," kata dia.

Pungkasiadi juga menegaskan, sebagai abdi masyarakat, ASN harus membuktikan integritasnya dalam melayani masyarakat. Sebagai konsekuensi atas tanggungjawab tersebut, maka wajib diterapkan Zona Integritas di tubuh organisasi perangkat daerah (OPD).

Dia menuturkan, penerapan pembangunan zona integritas adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto mewujudkan good, clean, and clear government dengan membenahi kinerja OPD, mengubah kultur ASN menjadi profesional, serta mengedepankan pelayanan di Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

"Kami wajib membangun instansi yang bersih, bebas korupsi, serta berjiwa melayani. Tidak boleh ada pungli, maupun pelayanan buruk. Maka dari itu, dibutuhkan partisipasi semua. Mulai pucuk pimpinan hingga pelaksana," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini