Jelang Pilkada, Bawaslu Blitar Larang Bupati Mutasi PNS

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar, Jawa Timur, melakukan sosialisasi terhadap larangan mutasi menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2020.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin mengemukakan imbauan tersebut terkait larangan melakukan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, enam bulan sebelum penetapan pasangan calon pilkada 2020.

"Surat imbauan telah dikirimkan. Dalam surat tersebut salah satunya larangan melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan," katanya di Blitar, Jumat (3/1). 

Ia menyebut, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, penetapan pasangan calon peserta pilkada akan diselenggarakan pada 8 Juli 2020, dilansir dari Antara.

Dengan itu, kepala daerah tidak boleh merotasi atau mutasi jabatan ASN terhitung mulai tanggal 8 Januari 2020, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Ia mengatakan, pihaknya ingin melakukan tindakan pencegahan terhadap pelanggaran. Pada ayat 3 pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, mengatur, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini