BPN Sidoarjo Targetkan Sertifikasi 60 Ribu Bidang Tanah pada 2020

Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Sidoarjo telah selesaikan sertifikat 50 ribu bidang tanah pada 2019. (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Surabaya - Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Sidoarjo menargetkan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sebanyak 60 ribu bidang tanah pada 2020.

Jumlah tersebut tersebar di 13 kecamatan (Waru, Gedangan, Sedati, Taman, Tulangan, Tanggulangin, Candi, Wonoayu, Krian, Sidoarjo, Sukodono, Krembung dan Porong) dan 48 desa/kelurahan.

Kepala Kantor BPN Sidoarjo, Khumaidi menuturkan, pada 2019, BPN Sidoarjo telah menyelesaikan 50 ribu bidang tanah. Target sertifikasi tanah naik menjadi 60 ribu bidang tanah pada 2020.

"Sebelumnya tahun 2019 BPN Sidoarjo sudah menyelesaikan sertifikat sebanyak 50 ribu bidang dan 2020 ini target kita 60 ribu bidang tanah," tutur dia, Jumat 10 Januari 2020.

Khumaidi menuturkan, total ada 800 ribuan bidang yang belum memiliki sertifikat di Sidoarjo. Jika tiap tahun ada 60 ribu bidang yang digarap melalui program PTSL, 2024 akan selesai sertifikasi tanah.

Untuk mencapai target tersebut upaya yang dilakukan BPN Sidoarjo bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk tim Ajudikasi Program PTLS Tahun 2020. Anggotanya terdiri dari 48 kepala desa/kelurahan ditambah tim dari BPN Sidoarjo.

Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin mengapresiasi kerja keras BPN Sidoarjo. Pada 2019 telah menyelesaikan 50 ribu bidang sesuai dengan target. Nur berharap agar seluruh pemangku kepentingan dapat bersatu padu dalam mensukseskan program PTSL pada 2020, sehingga target 60 ribu bidang tanah dapat dicapai.

Pada kesempatan tersebut, Nur Ahmad Syaifuddin juga mengingatkan kepada para kepala desa yang hadir agar selama menjalankan program PTSL sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada.

"Saya ingatkan ya para kepala desa untuk lebih hati-hati dan taat aturan, jangan sampai ada pungutan di luar ketentuan, karena dalam mengurus PTSL ini biaya resminya 150 ribu tidak boleh lebih dari itu," kata dia.

Pemkab Sidoarjo akan mengupayakan anggaran bantuan keuangan khusus (BKK) untuk diberikan kepada desa dalam menunjang operasional program PTSL. Meski 2020 belum teranggarkan akan diupayakan melalui PAK 2020.

"Kita akan upayakan dana bantuan khusus untuk operasional desa dalam memperlancar program PTSL lewat PAK 2020, tolong nanti saat pengajuan PAK saling mengingatkan ya," ujar Nur Ahmad.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

KPK menangkap Bupati Sidoarjo Saifulah Ilah dalam operasi tangkap tangan. Saifulah kemudian dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa.

2 dari 2 halaman

Kegiatan Pemkab Sidoarjo Berlangsung Normal

Sebelumnya, kegiatan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo tetap berjalan normal dan berlangsung seperti biasanya. Hal ini setelah Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Saiful Ilah kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa malam, 7 Januari 2020.

Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin menuturkan, roda pemerintahan tetap berjalan baik. Ia mencontohkan, agenda kegiatan pemerintahan tetap akan berlangsung seperti biasanya.

"Habis ini, akan mengikuti sidang paripurna di dewan, dan agenda lain seperti rapat antisipasi iklim ekstrem yang mungkin berpotensi di Sidoarjo,” ujar dia, seperti mengutip dari Merdeka, Rabu, 8 Januari 2020.

Ia menuturkan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta pejabat di lingkungan pemkab Sidoarjo sudah diinstruksikan agar tetap fokus dengan jadwal yang sudah berjalan.

Terkait tongkat kepemimpinan Sidoarjo, ia mengaku masih belum bisa berkomentar banyak. Hal ini karena pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Jakarta dan KPK.

Sementara itu, suasana Pendopo Pemkab Sidoarjo, nampak berbeda dari biasanya yang ramai kegiatan kini terlihat sepi dan ketat pengamanannya.

Sejumlah anggota Satpol PP tampak berjaga di depan gerbang yang hanya dibuka sedikit saja. Meski terdapat pos penjagaan di samping gerbang, tetapi sejumlah anggota Satpol PP itu justru berada di dekat pintu masuk.

Mereka pun selalu mencegat dan menggeledah setiap orang yang hendak memasuki pendopo. Jika dirasa tidak ada kepentingan, orang-orang tersebut dilarang memasuki area pendopo.

Selain Satpol PP, tampak pula sejumlah anggota kepolisian yang ikut berjaga. Satu mobil polisi tampak disiagakan tepat di tengah pendopo.

Sekda Pemkab Sidoarjo, Achmad Zaini menuturkan, meski suasana agak berbeda, pemerintahan Sidoarjo masih tetap berjalan sebagaimana biasanya.

"Kegiatan yang biasanya dilakukan di Pendopo, sementara dipindah,” tutur dia.

Reporter: Erwin Yohanes

Sumber: Merdeka.com