Dosen Unair Sebut Omnibus Law Ide Baru Tata Hukum

Liputan6.com, Surabaya - Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair), Ekawestri Prajwalita Widiati menyebut, Omnibus Law merupakan teknik perancangan yang menggabungkan beberapa perundang-undangan dalam  satu paket.

Omnibus Law ini meningkatkan aksesibilitas peraturan perundang-undangan. Produk hukum tersebut memiliki bentuk yang sama dengan UU lainnya.  "Pendekatan seperti ini relatif baru mengingat sebelumnya perancangan kita sangat sektoral,” tutur dia, Selasa, 11 Februari 2020.

Wiwid, sapaan karibnya, menambahkan produk hukum di Indonesia yang  kabarnya mencapai 65 ribuan sangat membutuhkan reformasi regulasi agar mendorong kepastian hukum dan efektivitas dalam pembangunan dan bukan sebaliknya. Melihat produk hukum yang masih sektoral dari zaman Belanda juga masih belum memudahkan.

Wiwid mengungkapkan, pelaksanaan Omnibus Law yang banyak diterapkan di negara bersistem hukum common law telah berhasil memangkas jumlah peraturan dengan menggabungkan banyak aturan sehingga secara konsisten diterapkan sebagai salah satu kebijakan reformasi hukum.

"Penolakan ide omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja yang ada di masyarakat karena secara substantif masih belum memihak para kaum pekerja," ujar dia.

Ia juga menambahkan, belum ada penjelasan tentang hapusnya sanksi pidana bagi perusahaan di RUU tersebut padahal jenis sanksi itu dikenal di UU Ketenagakerjaan. Pekerja menginginkan kepastian hukum atas aturan baru yang akan menggantikan aturan lama.

Terlepas dari masalah itu semua, Wiwid berpendapat Omnibus Law juga merupakan tantangan bagi pembentuk UU karena jumlah pasalnya yang sangat banyak menuntut konsistensi dan kerja ekstra.

Pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi dalam mewujudkan penegakan hukum yang mampu mendorong adanya kesadaran dalam masyarakat.

Ia mengatakan, dengan menyatakan Omnibus Law dapat memecah masalah penegakan hukum yang ada di Indonesia. Tuntutan seperti hukum pidana dan perdata mampu dipertegas kembali dalam Omnibus Law.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini