Sukses

Massa Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law Bertahan di Bundaran Waru Sidoarjo

Ribuan demonstran hampir setengah jam bertahan di sekitaran Bundaran Waru, Sidoarjo, Jawa Timur terkait penolakan RUU Omnibus Law

Liputan6.com, Surabaya - Gelombang massa unjuk rasa dari berbagai elemen serikat pekerja sudah tampak di seberang jalan Bunderan Waru Sidoarjo atau di depan City Of Tommorow (Cito) Mall Surabaya, sekitar pukul 12.30 WIB, Rabu (11/3/2020).

Ribuan demonstran hampir setengah jam bertahan di sekitaran Bundaran Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka membawa dan membentangkan spanduk dan juga poster bertuliskan penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini.

Buruh juga menyuarakan mengenai RUU Cipta Kerja ini antara lain hilangnya upah minimum, pekerja asing merajalela, PHK dipermudah, upah dihitung per jam dan sangsi pidana pengusaha dihilangkan.

Sementara itu, di sisi lain masih nampak personel gabungan TNI - Polri masih bersiaga mengamankan jalannya aksi unjuk rasa serta mengatur lalu lintas di sekitaran Bunderan Waru. Nampak juga polisi wanita (Polwan) Asmaul Husna.

Sebelumnya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko Kabid Humas Polda Jatim sebelumnya mengatakan, dua polres yaitu Sidoarjo dan Surabaya akan dikerahkan untuk mengamankan aksi. Personel dari Polda Jatim juga akan diperbantukan di sekitaran lokasi. 

Abdul Wachid, Direktur LBH Surabaya, salah satu unsur aksi massa mengatakan, titik aksi menolak omnibus law ini memang akan dipusatkan di sekitaran Bundaran Waru.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Polda Jatim Bakal Kerahkan Asmaul Husna

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) akan mengerahkan pasukan asmaul husna untuk mengamankan aksi Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol). Aksi tolak Omnibus Law ini akan dilakukan di Bundaran Waru, Sidoarjo, Rabu, 11 Maret 2020.

Adapun pasukan asmaul husna ini dinilai dapat meredam amarah massa aksi ketika terlihat memuncak. Pasukan dengan khas balutan kain putih ini sudah pernah diterjunkan pada aksi tolak UU KPK di DPRD Jatim dan final Piala Gubernur Jatim.

“Kami siapkan pasukan asmaul husna, dapat jadi sistem mendinginkan atau cooling system,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, seperti dikutip dari Antara, Selasa 10 Maret 2020.

Selain itu, Polda Jatim juga mengerahkan sebanyak 3.432 personel dari Polrestabes Surabaya dan Sidoarjo untuk mengamankan aksi tolak Omnibus Law di Bundaran Waru, Sidoarjo pada Rabu, 11 Maret 2020.

“Polres Sidoarjo 560 personel dan Polrestabes Surabaya 2.872 personel back up Polda Jatim,” ujar Trunoyudo.

Pelibatan Polrestabes Surabaya dan Polres Sidoarjo dalam pengamanan aksi gabungan buruh, lembaga swadaya masyarakat (LSM), aktivis lingkungan hidup hingga mahasiswa ini karena titik kumpulnya berada di perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, yakni Bundaran Waru. Massa diprediksi bergerak ke Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

“Maka, Polres Sidoarjo mengamankan jalur (buruh) dari Sidoarjo ke Waru. Polrestabes (Surabaya) mengamankan di titik kumpul Grahadi dan kantor DPRD,” tutur dia.

Selain itu, polisi juga akan menyekat di beberapa titik. Langkah ini diambil guna meminimalkan ada tindakan di luar rencana aksi, seperti massa tidak tertib bahkan rusuh.

"Penyekatan kita lakukan, meminimalisasi kerawanan tidak tertib, tidak gunakan helm, gunakan jalan yang tidak semestinya. Ini kita lakukan secara persuasif," ucapnya.

Polisi juga akan merekayasa lalu lintas saat massa aksi mulai bergerak.

Elemen buruh, mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) akan menggelar aksi pada Rabu, 11 Maret 2020. Getol akan mengerahkan sekitar 3.000 orang yang dipusatkan di Bundaran Waru. Mereka akan menyuarakan penolakan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. 

"Kami tidak mau mendatangi pemerintah atau DPRD pada aksi tersebut. Kami sudah tidak ada bahasa percaya kepada mereka," ujar Kepala Bidang Buruh dan Miskin Kota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Habibus, pada pekan lalu. 

Alasan utama Getol tidak lagi percaya Pemprov dan DPRD Jatim lantaran keduanya dinilai kurang tegas. Aksi tuntutan Omnibus Law acap kali diarahkan ke pemerintah pusat. "Kami hanya membutuhkan sikap dari kepala daerah atau yang lainnya, bahwa Jatim menolak," ujar Habibus.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.