Pelaku Transportasi Jatim Desak Tarif Penyeberangan Segera Ditetapkan

Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur mendesak pemerintah segera menetapkan tarif baru penyeberangan kapal feri. Penetapan [tarif penyeberangan](tarif penyeberangan "") dinilai terlalu lama usai perumusan bersama oleh para pemangku kepentingan.

“Sudah lebih dari 1,5 tahun pembahasan tarif kapal feri hingga kini belum kunjung ditetapkan,” keluh Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono, Senin (6/4/2020).

Bambang mengatakan, penetapan tarif menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Institusi ini  yang menerbitkan surat keputusan seputar seluruh jasa transportasi laut, udara dan darat di Indonesia.

Namun Kemenhub belum menetapkan penyesuaian tarif penyeberangan kapal feri. Penetapannya masih menjadi pembahasan bersama Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves).

“Para stakeholder bersepakat penyesuaian tarif kisaran 8 hingga 14 persen. Kenaikan tarif semestinya sudah terjadi dua tahun lalu dengan angka sebenarnya mencapai 30 hingga 40 persen,” kata Bambang.

Dalam berbagai kesempatan, pihak Kemenhub menjelaskan bahwa masih menunggu persetujuan final Kemenko Maritim dan Investasi. Kemenhub sebenarnya sudah mensosialisasikan rencana kenaikan tarif sejak akhir tahun 2019 lalu. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setyadi memimpin langsung sosialisasi di hadapan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan pengusaha transportasi laut Indonesia.

“Bahkan sosialisasi kenaikan tarif juga digelar di lintasan Ketapang-Gilimanuk Banyuwangi,” ungkap Bambang.

Kemenhub memastikan pembahasan kenaikan tarif hanya menunggu realisasi. Bambang menyatakan, perumusan tarif sudah mempertimbangan kondisi industri pelayaran di Indonesia. Selain itu, penentuannya pun sesuai kondisi perekonomian seluruh masyarakat Indonesia. 

Sehubungan itu, Bambang mengharap kedua kementerianagar mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo dalam memaksimalkan potensi transportasi laut tanah air.

“Transportasi logistik laut yang sangat strategis dan tidak tergantikan oleh moda transportasi lain,” ujarnya.

Lambatnya penetapan tarif baru dikhawatirkan memukul industri pelayaran penyeberangan. Sejumlah perusahaan mulai kesulitan menutup biaya operasional penyeberangan kapal. Dampaknya pada penurunan kualitas kenyamanan dan keselamatan penumpang.

“Akibat penyesuaian tarif lama, keberlangsungan angkutan feri terancam,” kata Bambang.

Dalam beberapa kasus, sejumlah perusahaan pelayaran pun terancam bangkrut. Mereka gagal melaksanakan kewajiban kredit perbankan.

Transportasi laut punya peran penting menjaga keberlangsungan distribusi logistik masyarakat. Fungsinya diibaratkan sarana jalur tol laut.

“Logistik antar pulau seluruh Indonesia akan macet total dan ekonomi terganggu. Dalam kondisi darurat Covid-19 seperti sekarang dampaknya akan luar biasa besar,” ujarnya.

Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menginformasikan permasalahan tarif sudah mengancam industri Indonesia. Beberapa jasa pelayaran terancam berhenti operasi contohnya di Ketapang (Banyuwangi) dan Gilimanuk (Bali).

“Mereka kesulitan membayar biaya operasional gaji karyawannya,” kata Bambang.

Saksikan Video Pilihan Ini