Sukses

Pendaftar Kartu Prakerja Melebihi Kuota, Khofifah Minta Warga Bersabar

Kuota 15.000 untuk program kartu prakerja ditetapkan pemerintah pusat bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Jawa Timur (Jatim).

Liputan6.com, Surabaya - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, program kartu prakerja akan ditutup Rabu, 15 April 2020 dan akan diumumkan pada Jumat, 17 April 2020.

Namun, karena Jatim hanya mendapatkan kuota 15.000 orang untuk kartu prakerja,  dia meminta yang tidak terpanggil agar bisa bersabar dan menunggu gelombang pemanggilan berikutnya.

"Jumat sudah akan diumumkan, dari tahap pertama info sampai dengan malam hari ini, kemungkinan proporsi untuk Jawa Timur baru 15 ribu. Tapi ini bertahap setiap minggu," katanya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (14/4/2020). 

Kuota 15.000 untuk program kartu prakerja tersebut ditetapkan pemerintah pusat bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Jatim, sehingga mereka yang di PHK, dirumahkan maupun belum bekerja bisa mendapatkan insentif. 

"Kemungkinan kalau tidak ada perubahan proporsi Jawa Timur di tahap pertama ini akan mendapatkan 15 ribu, sementara yang daftar sudah 62 ribu. Kalau yang daftar 62 ribu ini ada 47 ribu yang mungkin akan masuk waiting list dalam tahap berikutnya," tambah Khofifah.

 

 

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Terus Dikawal

Khofifah menambahkan, Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak dan Kadisnaker Jawa Timur terus mengawal dan melakukan koordinasi dengan Project Management Office (PMO) Prakerja, agar masyarakat terdampak yang sudah mendaftar dapat mengikuti program ini.

"Kepala Dinas Tenaga Kerja saya minta terus monitoring dan koordinasi dari berbagai dinamika kebijakan soal kartu prakerja, pak Wagub juga sangat intensif melakukan koordinasi dengan PMOnya," ucap Khofifah. 

"Dan Insya Allah, kita semua akan mengawal bagaimana mereka yang sudah berumur 18 tahun keatas, tidak sedang mengikuti proses pendidikan, mereka yang terdampak dari Covid karena dirumahkan atau di PHK, karena mereka sudah meniatkan akan bekerja sebagai pekerja migran batal berangkat, nah kualifikasi itu akan terkawal dikomandani pak Wagub," ia menambahkan.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.