Saat Penerapan PSBB Surabaya, Ojek Online Hanya Boleh Angkut Barang

Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) telah teken Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya pada Jumat, 24 April 2020.

Perwali tertuang dalam nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Surabaya.

Koordinator Protokol Komunikasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M Fikser menuturkan, Perwali itu sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2020 dan Keputusan Gubernur dengan Nomor 188/2020/KPTS/013/2020 tentang pemberlakuan PSBB dalam Penanganan COVID-19 di Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Berikut sejumlah hal yang menjadi perhatian saat PSBB.

Dalam perwali, pada bagian ketujuh pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang pada pasal 18 ayat 1 disebutkan selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan atau barang dihentikan sementara kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok, kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan, dan kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.

Pada ayat 2, penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk kendaraan bermotor pribadi, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan angkutan kereta api. Ayat 3 menyebutkan kalau kegiatan pergerakan barang dikecualikan, dan tetap beroperasi.

Ayat 4 menyebutkan, pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan antara lain digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB.

Kemudian melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan, menggunakan masker di dalam kendaraan, membatasi jumlah orang maksimal 50 persen dari kapasitas kendaraan, dan tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.

Pada ayat 5 menyebutkan, pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan antara lain digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB.

Selain itu menyemprot disinfektan kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan, tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas. Kemudian tidak mengangkut penumpang/berboncengan pada saat pemberlakuan jam operasional dan atau pembatasan pada kawasan tertentu.

Ayat 6 juga menyebutkan kalau angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.

Sementara itu, ayat 7 tertulis kalau ada pembatasan kapasitas angkutan paling banyak 50 persen untuk kendaraan pribadi, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian dan moda transportasi barang.

Untuk angkutan barang berkursi satu baris diangkut paling banyak dua orang dan dua baris diangkut paling banyak tiga orang. Lalu membatasi jam operasional dan kawasan tertentu sesuai pengaturan dari Pemerintah Provinsi dan atau instansi terkait.

Selanjutnya menyemprot disinfektan moda transportasi yang digunakan secara berkala, menggunakan masker dan sarung tangan, melakukan deteksi dan memantau suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi, serta memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal dan sakit.

Selain itu, menerapkan ketentuan jaga jarak fisik baik pada saat antrean dan di dalam angkutan. Ketua Gugus Tugas Daerah dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan atau barang. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undanagn dan kebutuhan daerah.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini