Kadin Jatim Sebut Pemasukan Cukai Rokok Bakal Terganggu

20160119-Buruh-Tembakau-AFP — Ratusan buruh Indonesia bekerja di pabrik tembakau di pabrik rokok di Jember (13/2/2012). (AFP / ARIMAC WILANDER)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto memprediksi target penerimaan cukai rokok akan terganggu, apabila kasus Sampoerna menimpa industri rokok lain, sehingga pengusaha perlu meningkatkan pengawasan dan menjalankan protokol COVID-19 dengan ketat.

"Ini yang harus dipikirkan, jika hal serupa kembali terjadi, pasti kinerja industri rokok akan terganggu. Dampak selanjutnya, target penerimaan cukai rokok yang telah ditetapkan pasti tidak akan tercapai dan kemungkinan terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK akan lebih besar," kata Adik ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 7 Mei 2020.

Ia mengatakan, pada tahun ini target penerimaan cukai rokok secara nasional dipatok sebesar Rp180,5 triliun. Target tersebut lebih besar dari usulan awal Rp179,2 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Target tersebut juga lebih tinggal dari target penerimaan cukai pada APBN 2019 yang hanya Rp165,5 triliun.

"Tentunya kami berharap tidak akan ada lagi karyawan industri rokok yang terpapar COVID-19, sehingga menghindarkan pabrik tersebut untuk menutup sementara," ujar Adik, dilansir dari Antara.

Adik meminta pemerintah untuk melakukan komunikasi intensif dengan dunia usaha, terutama kalangan industri manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja (SDM), agar tidak mudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) – selama masa krisis akibat pandemic COVID-19.

Kadin, kata dia, sangat memahami beratnya situasi yang dihadapi dunia usaha, khususnya sektor manufaktur dan sektor lain yang melibatkan banyak tenaga kerja.

"Namun demikian, PHK bukanlah pilihan yang tepat, bahkan (PHK) bisa membuat krisis berkepanjangan, sehingga ke depan membutuhkan ongkos mahal untuk recovery," katanya di Surabaya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini

Pemerintah diminta mempertimbangkan secara matang terkait wacana kenaikan harga rokok menjadi Rp 50 ribu ‎per bungkus. Sebab, kenaikan harga ini bukan hanya mengancam industri rokok, tetapi juga para pekerjanya serta petani tembakau.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Diminta Pro Aktif

Bungkus Rokok atau Kemasan Rokok — Ilustrasi Foto Kemasan Rokok (iStockphoto)

Adik mendorong pelaku usaha optimistis, dan meminta pemerintah lebih aktif melakukan komunikasi dengan kalangan industri, serta memberikan bantuan solusi, minimal menjadi mediator tentang skema yang bisa disepakati kedua belah pihak (industri dan pekerja) selama masa sulit akibat pandemi COVID-19.

Merujuk kasus PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, Kadin Jatim mengapresiasi, karena memiliki komitmen tinggi terhadap nasib karyawannya, serta patut dijadikan contoh bagi perusahaan lainnya.

"HM Sampoerna menjamin dan memastikan tidak ada PHK selama masa sulit akibat Coronavirus. Meski ada sebagian kegiatan yang dihentikan, namun karyawannya tetap digaji sampai kegiatan normal kembali," katanya.

Ia mengaku, HM Sampoerna meski sempat diterpa isu tidak sedap terkait dengan produknya setelah karyawannya diketahui positif COVID-19, tetapi tetap bisa menjelaskan secara tenang dan logis kepada publik, bahwa paparan virus pada produk sigaret, khususnya SKM dan SPM, sebagai sesuatu yang mustahil terjadi.

"Selama proses produksi, mulai dari bahan baku hingga menjadi batangan sigaret dan berada dalam kemasan, semuanya dilakukan secara otomasi (mesin). Pada proses produksi SKM dan SPM sama sekali tidak tersentuh tangan manusia sehingga mustahil produk rokok terpapar virus sebagaimana isu berkembang," kata Adik.

Surabaya
Kota
Surabaya adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Timur
Lihat Selengkapnya
Surabaya
COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
Berita Surabaya
Sampoerna
Rokok
cukai rokok
Kadin Jatim