DPRD Surabaya Dorong Pemkot Beli Mobil Laboratorium PCR

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah kota setempat membeli mobil laboratorium polymerase chain reaction (PCR) senilai Rp 10 miliar dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mobil itu untuk melakukan rapid test dan swab COVID-19 secara cepat kepada warga Surabaya, Jawa Timur.

"Surabaya semestinya mampu membeli mobil laboratorium PCR itu," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Sabtu, (30/5/2020), seperti dikutip dari Antara.

Dia menuturkan, pihaknya berharap Pemkot Surabaya bisa segera ambil keputusan pengadaan mobil PCR tersebut. Tentunya, lanjut dia, hal itu akan makin memperkuat upaya pemkot melakukan tes cepat dan swab COVID-19 bagi warga Surabaya. 

Upaya tersebut, kata Reni, sangat dibutuhkan menyusul angka warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 secara kumulatif di Kota Surabaya saat ini sudah lampaui 2.300 orang.

"Dengan memiliki mobil PCR secara mandiri, Surabaya akan lebih cepat menjalankan tes secara masif," ujar dia.

Saat ditanya mengenai harga mobil PCR itu, Reni mengatakan pihaknya sempat bertanya langsung kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada saat rapat paripurna di DPRD Surabaya pada 28 Mei 2020.

"Saat itu saya sempat bertanya kepada bu wali kota berapa harganya mobil PCR, beliau (Wali Kota Risma) bilang kurang lebih Rp10 miliar," ujar dia. 

Saat itu, Reni menangkap Pemkot Surabaya akan mengoptimalkan bantuan yang ada.  Namun, jika mobil laboratorium PCR pinjaman Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim dipakai juga oleh daerah lain, sebaiknya Pemkot Surabaya melakukan pengadaan sendiri.

"Penganggaran juga bisa cepat. Untuk pengadaan tetap sesuai pedoman pengadaan barang dan jasa. Semua proses bisa cepat jika pemkot yakin dan sepakat itu memang urgen dan dibutuhkan warga Surabaya di masa pandemi ini," ujar dia.

Selain itu, lanjut dia, penganggaran untuk mobil PCR juga bisa memakai belanja tidak terduga. "Pedomannya ada dan bisa disegerakan," ujarnya.

Sementara itu, Tim Advokasi PSBB dan Survailans Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Dr Windhu Purnomo menuturkan, pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kota seharusnya juga membeli reagen sendiri. Ia mengakui, permintaan reagen tinggi membuat harga mahal sedangkan pemerintah belum dapat membuat reagen.

"Sebaiknya pemerintah provinsi dan pemerintah kota beli reagen untuk pcr jangan tunggu dari pusat,” ujar Windhu saat dihubungi Liputan6.com.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini