Alasan Pemkot Surabaya Tak Beri Denda bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Saat Masa Transisi

Liputan6.com, Jakarta - Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya menyatakan, Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi COVID-19 untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Hal ini untuk mendisiplinkan diri dalam menerapkan protokol kesehatan. 

"Jadi, Ibu Wali Kota itu tidak ingin menekan warganya, beliau ingin merangkul warganya supaya sadar, sehingga masyarakat bisa secara sadar pula menerapkan protokol kesehatan demi memerangi pandemi ini," kata  Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya yang juga Kepala BPB dan Linmas Surabaya, Irvan Widyanto di kantornya, seperti dikutip dari laman Surabaya.go.id, ditulis Rabu (17/6/2020).

Apalagi, situasi saat ini sangat sulit bagi semuanya, sehingga Wali Kota Risma tidak ingin membebani warganya dengan pengenaan denda-denda itu.

Oleh karena itu, dalam Perwali itu tidak ada sanksi berupa denda-denda, karena memang yang dibutuhkan saat ini adalah kesadaran masyarakat dan perlu dirangkul untuk menertibkan masyarakat yang lain.

"Sekali lagi, filosofi dari Perwali itu adalah Ibu Wali Kota menaruh kepercayaan kepada masyarakat. Dengan begitu, kesadaran masyarakat akan tumbuh. Nah, ketika kesadaran itu tumbuh, maka itulah arti mitigasi yang sebenarnya. Jadi, saat ini masyarakat tidak butuh ditekan-tekan lagi oleh aparat dan sebagainya, tapi yang dibutuhkan sekarang ini adalah masyarakat dirangkul untuk mengatur masyarakat yang lain," ujar dia.

Oleh karena itu, dari awal hingga saat ini Risma selalu mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bahkan, apabila ada yang melanggar protokol kesehatan, diharapkan masyarakat saling mengingatkan.

Irvan pun mengatakan regulasi pengenaan sanksi tersebut dimulai dengan teguran lisan, kemudian ada paksaan pemerintah berupa menghentikan kegiatannya.

"Nah, jika masih ngotot dan masih tetap buka, maka bisa kita usulkan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait untuk merekomkan pencabutan izin usaha. Ketika OPD itu melakukan pencabutan izin usaha, maka OPD itu bisa mengirimkan surat Bantip (bantuan penertiban) kepada Satpol PP untuk dilakukan penutupan," ujar dia.

Irvan juga memastikan, dengan tidak diperpanjang PSBB itu, Risma terus berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Apalagi, Risma selalu menyampaikan tidak ingin ada warganya yang mati kelaparan, dan di sisi yang lain tidak ingin ada warga yang ketularan COVID-19.

"Nah, semua itu diwujudkan dalam Perwali ini, protokol kesehatannya didetailkan," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini