APJATI Jatim Dukung Hapuskan Praktik Penempatan Pekerja Migran Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Jawa Timur, mendukung langkah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk ikut menghanguskan praktik penempatan pekerja migran yang ilegal.

"Saya sangat mendukung penuh langkah Kepala BP2MI dengan upaya yang gigih memberangus praktik-praktik penempatan PMI (pekerja migran Indonesia) yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah atau ilegal," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah APJATI Jawa Timur Mazlan Mansur dalam rilisnya di Kediri, Selasa, 30 Juni 2020.

Pihaknya juga menyambut baik terhadap rencana pemerintah untuk penempatan pekerja migran informal secara gratis. Dengan itu, artinya tidak ada biaya di depan atau potongan gaji sepeserpun kepada pekerja migran tersebut, dilansir dari Antara.

Ia juga menambahkan, mafia penempatan pekerja migran selama ini menjadi beban negara dan merugikan nasib pekerja migran di luar negeri tempat bekerja. Bahkan, hal itu juga menjadi beban negara.

Selama ini, tidak sedikit uang negara digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pekerja migran seperti tidak dibayar gaji, mengalami penganiayaan dan hak-haknya tidak dipenuhi karena tidak memiliki perjanjian kerja, karena diberangkatkan tanpa prosedur yang ditetapkan pemerintah.

Hal itu juga merugikan nasib pekerja migran di luar negeri. Mereka tidak terlindungi hak dan kewajibannya serta keselamatannya dikarenakan diberangkatkan secara nonprosedural.

Bahkan tidak sedikit pekerja migran yang dijadikan pemerasan dengan cara memotong gaji selama bekerja di luar negeri yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini