DKPP Berhentikan Seorang Anggota KPU Surabaya

Ilustrasi Pemilu 2019 — Badut berbentuk kotak suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), ondel-ondel, dan marching band ikut meramaikan pawai Deklarasi Kampanye Damai di Monas, Minggu (23/9). (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan memberhentikan Muhammad Kholid Asyadullah sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya dalam sidang putusan yang digelar secara virtual, Rabu (8/7/2020).

Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi menuturkan, atas putusan DKPP itu mengatakan seluruh langkah selanjutnya masih harus menunggu instruksi dari KPU Provinsi Jawa Timur atau KPU RI.

"Saya masih menunggu kabar dari KPU Provinsi ataupun KPU RI terkait langkah selanjutnya," ujar dia, seperti dikutip dari Antara, (8/7/2020) .

Terkait langkah Pengganti Antar-Waktu (PAW), ia menyatakan tetap harus menunggu perintah dari KPU RI. "Ya itu langkah konkret kami. Saya menunggu perintah lebih lanjut dari KPU Provinsi ataupun KPU RI," ujar dia.

Diketahui pelaporan M Kholid Asyadullah ini berawal dari aduan mantan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu 2019 Nanik Lindawati.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada Senin malam, memimpin rapat koordinasi untuk memutuskan lanjutan PSBB. Hadir pula tiga kepala daerah Surabaya Raya, yakni, Bupati Gresik, Plt Bupati Sidoarjo dan juga Wali Kota Surabaya di Gedung Neg...

2 dari 2 halaman

Langgar Kode Etik

DKPP saat pembacaan sidang perkara itu menyatakan teradu telah melanggar kode etik yang bersifat personal. Selain itu, DKPP menyebut teradu terbukti melanggar pasal 7 ayat 1, 15 A, D dan G pasal 19 huruf F peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.

Untuk itu, DKPP mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Muhamad Kholid selaku anggota KPU Kota Surabaya sejak dibacakan putusan itu.

DKPP meminta KPU melaksanakan keputusan ini paling lama tiga hari sejak dibacakan serta memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.