Kapolda Jatim Ingatkan Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan saat Pilkada

Kapolda Jatim Irjen Pol M Fadil Imran bersama Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Elistiano Dardak saat menghadiri pertemuan survei. (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Surabaya - Kapolda Jatim Irjen Pol M Fadil Imran bersama Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim), Emil Elistiano Dardak mengingatkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 19 daerah di Jawa Timur pada 2020.

Fadil menyampaikan, pilkada di Jatim diikuti oleh 19 kabupaten maupun kota, baik pemilihan bupati ataupun wali kota pada 2020. Pada Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang perlu diperhatikan oleh semua masyarakat.

"Pilkada saat ini di masa pandemi COVID-19, sehingga kita semua harus bisa mentaati penerapan protokol kesehatan," ucap Fadil usai menghadiri pertemuan lembaga survei, Jumat (4/9/2020).

Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebutkan, pilkada saat ini yang perlu menjadi perhatian adalah di tingkat kerawanan di Jawa Timur.

Ketentraman dan kenyamanan di pilkada serentak 2020 menjadi pemikiran bersama, baik pemerintah provinsi maupun pihak kepolisian.

"Kerawanan di pilkada serantak yang akan dilangsungkan di 19 kabupaten maupun kota menjadi perhatian bersama. Terlebih, saat pilkada serentak ini bersamaan dengan pandemi COVID-19. Sehingga, semua masyarakat harus mentaati protokol kesehatan," ucap Emil.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Polrestabes Surabaya menggelar Deklarasi Damai Jelang Pemilihan Wali Kota Surabaya 2020 yang diikuti oleh Forkopimda Kota Surabaya, perwakilan partai politik, KPU, dan Panwaslu. Para perwakilan juga menandatangani kesepakatan bersama untuk “Jogo S...

2 dari 2 halaman

Media Sosial Perlu Jadi Perhatian

Persaingan yang tinggi ini terhadap pasangan calon bisa menjadi kerawanan, dan tidak hanya di dunia nyata. Akan tetapi, ia menilai di media sosial (medsos) juga menjadi perhatian bersama,karena ada informasi hoaks dan menyebarkan berita tidak benar.

"Medsos ini juga harus perlu menjadi perhatian semuanya, baik pemerintah provinsi maupun Polda Jawa Timur, karena banyak berita hoaks saat pilkada berlangsung," tutur dia.