Kasus COVID-19 Bertambah, Banyuwangi Terapkan WFH bagi PNS

Bupati Azwar Anas juga meminta agar setiap rapat atau pertemuan kantor dilakukan di luar ruangan atau di ruangan terbuka dan memiliki sirkulasi adara yang lancar.

"Kapasitas ruang dengan jumlah pegawai harus diperhatikan, buat shift kerja bila memungkinkan. Pemanfaatan teknologi juga dioptimalkan," tuturnya.

Selain WFH bagi ASN, menurut Anas, pembatasan jam operasional bagi pertokoan juga diberlakukan kembali dan pemberlakukan ini sebelumnya pernah dilakukan pada saat masa awal pandemi.

Pembatasan juga dilakukan pada kegiatan warga yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti pernikahan dan sunatan.

"Kami tidak melarang, hanya saja orang yang terlibat di acara tersebut wajib dibatasi dan menerapkan prorokol kesehatan ketat," ujarnya.

Bupati Banyuwangi juga meminta Satgas Penanganan COVID-19 berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait aktivitas kampanye yang sesuai protokol kesehatan di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.

Asisten Administrasi Pemerintahan Pemkab Banyuwangi Choiril Ustadi menambahkan, pemberlakuan WFH bagi ASN daerah telah diberlakukan sejak Senin, 31 Agustus 2020. Ia menuturkan, pada kebijakan itu diberlakukan kuota pegawai yang masuk di kantor sebesar 50 persen.

Sedangkan untuk kebijakan pembatasan operasional pertokoan, baik toko retail, modern dan mall akan diberlakukan kembali. Sebagaimana pernah diterapkan pada saat masa awal penanganan pandemi, ketika operasioanal pertokoan yang diizinkan adalah buka pada jam 10:00 WIB dan tutup pada pukul 18:00 WIB.

"Tentunya kebijakan ini akan mengandung sanksi bagi yang melanggar. Mulai pemberian surat peringatan hingga penutupan tempat usaha," katanya.

Rakor virtual itu juga diikuti Kapolresta Banyuwangi Kombes Arman Asmara Syarifudin, Dandim 0825 Banyuwangi Letkol (Inf) Yuli Eko Purwanto, Kajari Banyuwangi M Rawi, perwakilan Lanal serta seluruh OPD dan camat se-Banyuwangi.

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifudin mengatakan kepolisian siap mendukung penanganan COVID-19. "Saya kira pengetatan dan pembatasan sejumlah aktivitas yang berisiko akan lebih baik. Kepolisian siap mendukung," katanya.

"TNI juga mendukung langkah pemkab menekan laju penyebaran COVID-19, baik upaya pengendalian aktivitas beresiko maupun kampanye penegakan protokol kesehatan," Dandim 0825 Banyuwangi Letkol (Inf) Yuli Eko Purwanto.