Kanwil DJP Jatim II: Penangguhan Pajak UMKM Berlaku hingga Akhir 2020

Liputan6.com, Jakarta - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jatim II membebaskan pajak bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga akhir 2020.

Kabid P2 Humas Kanwil DJP Jatim II Takari Yoedaniawati menuturkan, kalau sebelumnya berapapun omzet dari UMKM itu, pajaknya 0,5 persen.

"Sekarang tidak lagi dikenakan pajak sebab sudah ditanggung pemerintah sampai bulan Desember 2020," katanya di sela kegiatan Business Development Servive (BDS) dengan tema strategi UMKM Merespons Dampak pandemi COVID-19 yang dilaksanakan secara daring, Selasa, 22 September 2020.

Ia mengemukakan masa pandemi COVID-19 memang berpengaruh besar terhadap perekonomian di Indonesia karena banyak industri yang harus gulung tikar serta daya beli masyarakat juga melemah, dilansir dari Antara.

"Pemerintah sudah banyak mengeluarkan program bantuan untuk mengatasi masalah ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil. Salah satunya dengan memberikan keringanan pajak untuk pelaku UMKM," ucapnya.

Ia menyampaikan, sektor UMKM merupakan penyokong ekonomi Indonesia, sebab 71,99 persen pelaku usaha dari sektor UMKM, dengan Produk Domestik Broto (PDB) sampai 60,7 persen.

"Banyak industri besar yang gulung tikar, tapi sektor UMKM justru tumbuh. Tapi, persaingannya semakin ketat, karena banyak korban PHK yang membuka usaha, makanya perlu strategi khusus supaya jenis usaha ini tetap bertahan," kata dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini