Sukses

Jelang HUT ke-75, Pemprov Jatim Dapat Kado dari Kemendagri

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) meraih prestasi kinerja tertinggi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2019 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2018 dari Kementerian Dalam Negeri RI.

"Prestasi ini menjadi kado bagi Pemprov Jatim menjelang HUT ke-75," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Rabu, 7 Oktober 2020.

Penghargaan diserahkan Direktur Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPKD) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akbar Ali kepada Gubernur Khofifah, dilansir dari Antara.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk setiap pengukuran, baik dalam hal tataran pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang nantinya menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional.

Penghargaan ini merupakan kali kesembilan bagi Jatim dan menunjukkan kinerja Pemprov Jatim bersama jajarannya selama ini telah berhasil memenuhi ekspektasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan bersih serta bertanggung jawab.

"Ini bukan hanya hasil kerja kepala daerah, melainkan seluruh jajaran Pemprov. Terima kasih kepada ASN dan non-ASN Pemprov yang telah bekerja keras melayani masyarakat," ujar dia.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini

2 dari 2 halaman

Harapan Khofifah

Menurut dia, penghargaan ini juga menjadi salah satu wujud dari Nawa Bhakti Satya, yakni "Jatim Amanah" yang bertujuan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, kompeten, profesional, partisipatoris dan berorientasi pada pelayanan prima.

"Saya ingin Jatim bisa jadi role model penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, transparan, akuntabel dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada publik," kata Mantan Menteri Sosial tersebut.

Sementara itu, Direktur EKPKD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Akbar Ali mengapresiasi Pemprov Jatim dan berharap prestasi ini bisa terus dipertahankan.

"Pada 2021, kami akan menjadikan Jatim sebagai salah satu dari dua provinsi pilot project dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah agar provinsi maupun kabupaten/kota lain bisa seperti Jatim," tuturnya.