Tanggapan Disnakertrans Jatim Terkait Tuntutan UMP Buruh

Liputan6.com, Surabaya - Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur Himawan Estu Subagjo mengaku segera mengundang rapat tim pengupahan untuk menindaklanjuti surat edaran Menteri Ketenagakerjaan soal UMP.

Hal tersebut terkonfirmasi usai mendengar tuntutan ribuan buruh yang menggelar demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) di depan kantor Gubernur Jatim yang berlokasi di Jalan Pahlawan Surabaya.

"Mengingat dalam beberapa hari ke depan, 1 Desember penetapan upah minimum provinsi (UMP) sudah harus ditetapkan. Nah dalam rapat itu ya nanti kita lihat apa yang terjadi," ujar Himawan ditemui di Kantor Gubernur Jatim, Selasa (27/10/2020).

Menurut Himawan, pihaknya menunggu respons dari rapat dewan pengupahan. Semua masukan, baik itu usulan naik maupun sesuai surat edaran menaker yang memutuskan tetap. Seluruh usulan itu akan dicatat untuk diteruskan ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Jika memang ada usulan naik dari serikat pekerja ya di notulensi, kita tuliskan ada usulan naik. Nanti kalau misalkan pengusaha mengusulkan turun (tetap) dengan hitungan (itu) ya kita tuliskan. Selanjutkan keputusan tentu kita serahkan kepada ibu gubernur dengan mempertimbangkan norma-norma yang ada," ujar dia.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini