KPK Tangkap Dua Menteri, Ini Respons Relawan Jokowi hingga Pakar Hukum Unair

Sementara itu, pakar hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, I Wayan Titib Sulaksana mendukung wacana untuk menghukum mati koruptor dana Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19.

Wayan meminta KPK menjerat pelaku korupsi bansos dengan hukuman setimpal. Ia mengaku merasa prihatin dengan kondisi negeri yang belum stabil akibat pandemi COVID-19, justru pejabat negara sekelas menteri memperkaya diri sendiri.

"Saya teramat pilu membaca berita itu. Masih amat sangat banyak rakyat Indonesia yang secara ekonomi terdampak COVID-19, yang tidak terpenuhi bansos, bantuan langsung tunai dan bantuan pemerintah lainnya," ujarnya. 

Jika merujuk pada Pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dan diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2002 sangsi yang paling adil untuk pejabat negara kata Wayan adalah pidana mati.

"Maka sanksi pidana paling adil untuk pejabat negara ini adalah pidana mati merujuk pada Pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dan diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2002," ucapnya.

Menurut Wayan, sepak terjang KPK dalam beberapa minggu terakhir belum bisa diartikan bahwa revisi Undang-Undang KPK tidak melemahkan. Namun, sekarang saatnya KPK menunjukkan kinerja yang baik, benar, serius dan sungguh-sungguh dalam penindakan dan pemberantasan Tipikor.

"Ini baru langkah awal dari permulaan yang baik. Meski masih perlu bukti-bukti tindakan yang lain intuk memperoleh kepercayaan masyarakat Indonesia yang sudah menurun Lembaga Antirasuah ini," tutur dia.