Sukses

Pengamat Unair: Punya Prestasi, Karier Politik Risma Masih Berlanjut

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Unair, Prof Kacung Marijan menuturkan, kalau posisi Risma di pemerintahan tergantung presiden dan partai.

Liputan6.com, Surabaya - Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Unair, Prof Kacung Marijan menyampaikan pendapatnya mengenai kelanjutan karier politik Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma). 

"Bu Risma sudah berhasil menjadi wali kota Surabaya dan tidak mungkin jadi wali kota lagi. Beliau karier politiknya masih berlanjut karena menjabat pengurus PDIP. Jadi itu jabatan politis, pengurus partai itu jabatan politik," ujar dia kepada Liputan6.com melalui sambungan telepon saat dikonfirmasi mengenai kelanjutan karier politik Wali Kota Risma, Senin (14/12/2020). 

Dia juga mengatakan, kalau jabatan di pemerintahan tergantung dari presiden dan partai. "Untuk jabatan menteri bisa saja, karena Bu Risma sudah terbukti kerjanya. Bisa saja jadi menteri tapi itu semuanya tergantung presiden dan endorsement partai," ujar dia. 

Soal jabatan yang lain, menurut dia,  Wali Kota Risma ada kemungkinan jabatan kompetisi yang lain. Untuk pemilu seperti Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. 

"Kalau jabatan yang lain misalnya pada Pilkada DKI, bisa saja Bu Risma menjadi salah satu calon dari PDIP. Atau bisa saja menjadi calon di Pilgub Jawa Timur," ujarnya. 

 

 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pengamat: Risma Tinggal Memilih

Menurut dia, Risma tinggal memilih, Pilgub DKI Jakarta dan Jawa Timur. Kalau pun misalnya gagal, jadi menteri juga bisa. 

"Jadi saya kira karena Bu Risma orangnya punya prestasi, kalau di posisikan masih saja karier politiknya berlanjut walaupun untuk kompetesi masih lama. Sekali lagi untuk pemilu masih 2024 jadi masih empat tahun lagi," ucap dia. 

Kalau jabatan menteri, ia menuturkan, tergantung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena ini banyak pertimbangan misalnya representasi partai. 

Kemudian hubungan langsung dengan Presiden Jokowi, kemudian hubungan dengan publik, dan hubungan dengan partai yang lain. 

"Jadi saya kira begitu, untuk pemilu juga tergantung endorsement dari partai juga misalnya di Pilgub Jawa Timur atau DKI, tergantung penugasan partai mau ke mana," ujar dia. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.