Sukses

PPKM Jawa Bali Segera Berlaku, Ini Reaksi Budayawan Jatim

Menurut dia, dampak virus ini menyangkut sendi-sendi budaya, sosial, ekonomi, politik dan kehidupan lainnya dalam bermasyarakat.

Liputan6.com, Surabaya - Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) Jatim Nonot S. Mono menanggapi kebijakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Surabaya, pada 11-25 Januari 2021.

"Betapapun beratnya upaya pencegahan terhadap menjalarnya Covid-19 harus dicegah sampai titik darah penghabisan, kesehatan masyarakat wajib diperjuangkan," kata Nonot di Surabaya, seperti dikutip dari Antara, Jumat (8/1/2021).

Menurut dia, dampak virus ini menyangkut sendi-sendi budaya, sosial, ekonomi, politik dan kehidupan lainnya dalam bermasyarakat.  Selain itu, kata dia, dengan adanya pandemi ini, daya hidup masyarakat semakin miris, lumpuh, phobia masyarakat terhadap Covid-19 semakin kritis. 

Untuk itu, Nonot berharap adanya persoalan di tengah pandemi ini tidak ditambahi dengan adanya keputusan yang sepihak. Artinya, kata dia, Pemerintah Pusat telah memutuskan pemberlakuan PPKM untuk wilayah Jawa dan Bali, sehingga kepala daerah khususnya di Kota Surabaya harus mendukung adanya PPKM. 

"Saya yakin kemampuan pemerintah sangat terbatas memberikan bantuan sembako, bantuan langsung tunai dan sejenisnya," katanya.

Untuk itu, ia menyarankan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana agar mengutamakan keselamatan warganya dibanding mempertahankan ego dengan mengusulkan tidak diterapkannya PPKM di Surabaya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Sesalkan Plt Wali Kota

Ia menyayangkan sikap Plt Wali Kota Surabaya yang sebelumnya mengusulkan agar PPKM tidak diberlakukan di Surabaya menyusul angka kasus COVID-19 di Surabaya turun. 

"Menurut saya kok lebih mengutamakan ego dari pada keselamatan warga. Saya yakin dia tidak koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Mohon kepada Pak Whisnu meninjau kembali keputusannya," katanya.

Whisnu Sakti Buana sebelumnya mengatakan pihaknya keberatan adanya PPKM karena beberapa hari ini ada penurunan angka kasus, setelah terjadi kenaikan kasus di momen liburan Natal dan Tahun Baru.

"Sementara di wilayah Jatim ada empat kabupaten/kota yang zona merah tidak diterapkan PPKM, saya protes," kata Whisnu.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.