Soal TWK, Pimpinan KPK Perlu Diapresiasi

Liputan6.com, Surabaya - Pengamat Sosial Politik Ubhara Djuni Thamrin menilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK sebagai persyaratan alih status menjadi Aparatur Sipil Negeri (ASN), sudah prosedural dan perlu diapresiasi.

"Proses tersebut lumrah terjadi pada setiap instansi yang lagi mengubah status dan perlu dinilai adalah institusinya bukan perorangannya. Persoalan ada yang tidak puas, tentu itu juga bagian dari konsekuensi yang tidak bisa dihindari," ujarnya, Rabu (9/6/2021).

Djuni menyatakan, tidak boleh merasa ada yang lebih hebat dan merasa lebih berjasa, sehingga tidak menerima hasil dari proses tersebut. Apalagi dipolitisir dan dibangunlah opini seakan ada permainan.

"Padahal yang perlu ditegaskan KPK itu sebagai institusi atau lembaga yang keputusannya diambil secara kolektif kologial. Sangat tidak mungkin adanya dominasi seseorang untuk mengatur semua hal dari proses tersebut," ucapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ketua KPK Firli Bahuri dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penerimaan gratifikasi. Firli dilaporkan terkait penggunaan helikopter dalam perjalanan ke Sumatera Selatan pada Juni 2020.

2 dari 2 halaman

Tunggu Waktu

Sebaiknya, semua pihak termasuk kelompok atau perorangan yang merasa dirugikan lebih melihat kepentingan KPK ke depan. Bersama-sama menjaga independensi KPK dan anggaplah proses tersebut adalah proses regenerasi.

"Masih banyak g anak bangsa yang bisa membuat KPK lebih baik kedepan, lebih menjawab pertanyaan masyarakat tentang pemberantasan korupsi di negeri tercinta ini. Biar waktu yang akan menilai apakah KPK akan mengalami kemunduran atau justru sebaliknya," ujarnya.