Sukses

Ketika Tokoh Muda NU Jatim Diminta Dukung Perdamaian di Natuna Utara, Begini Jawabnya

Liputan6.com, Surabaya - Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU) Jatim Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans diminta oleh Director General Taipei Economy and Trade Office (TETO) Surabaya, Benson Lin untuk mendukung perdamaian di Laut Natuna Utara.

"Karena kalau situasi ini tidak menentu, akhirnya jalur perdagangan akan terganggu dan perdamaian di negara-negara sekitar itu juga akan terganggu,” kata Benson Lin usai memberikan bantuan masker standar medis KN95 dan dua unit oxygen concentrator atau mesin pembuat oksigen di kantor TETO, Jalan Indragiri Surabaya, Kamis (16/9/2021).

Menanggapi permintaan Benson Lin, Gus Hans menuturkan, Laut Natuna Utara menjadi rebutan banyak negara karena merupakan jalur tercepat dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia, dan merupakan tempat bagi beberapa jalur pelayaran tersibuk di dunia.

"Total perdagangan tahunan yang lalu lalang melalui laut ini, diperkirakan bernilai lebih dari empat triliun dolar Australia. Selain itu kandungan alam yang bernilai ribuan triliun ada di dalam wilayah tersebut. Laut ini juga menghubungkan Asia Timur dengan India, Asia Barat, Eropa, dan Afrika," tutur Gus Hans.

Karena itu, Gus Hans menyatakan sependapat dengan Benson Lin bahwa Laut Natuna Utara sebaiknya menjadi zona internasional yang bisa digunakan semua pihak.

“Saya kira sikap diplomatik Indonesia juga sependapat dengan yang disampaikan Taiwan, namun tidak ada hubungan diplomatik antara Taiwan dan Indonesia kan. Tapi yang kita bicarakan adalah konteks perdamaian,” sambungnya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Perdamaian Universal

Menurut Gus Hans, perdamaian sifatnya universal. Tidak memandang negara, agama, jabatan, dan itu adalah hak serta kewajiban bersama untuk menjaga perdamaian.

Selain itu, Gus Hans berharap masyarakat dan pemerintah juga memberikan atensi terkait penyelesaian sengketa di Laut Natuna Utara, karena ini menyangkut kedaulatan, apalagi Natuna masih diakui China.

“Saya mendukung pemerintah pusat meneruskan langkah mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia punya sikap yang tegas,” kata Gus Hans.