Sukses

Gejolak Perlawanan PHK Sepihak di Perusahaan BUMD Jatim

Liputan6.com, Surabaya - Gejolak perlawanan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terjadi internal PT Petrogas Jatim Utama (PJU), salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).

Permasalahan tersebut memanas lantaran direksi telah mem PHK Asfuri, Secretary Corporate yang digeser menjadi Direktur Utama PT Petrogas Pantai Madura (PPM), anak perusahaan PT PJU.

"Saya akan membawa masalah ini ke lembaga peradilan. Kalau menyangkut pegawai akan saya bawa ke PHI (Perselisihan Hubungan Industrial), karena yang dilakukan perusahaan pemutusan sepihak, itu tidak boleh," tutur Asfuri di Surabaya, Rabu (22/9/2021).

Asfuri di PHK lewat surat Nomor 371/PJU-P/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditandatangai Direktur (tak tercantum Plt) PT PJU, Parsudi dengan tembusan Dewan Komisaris.

Dasar pemecatan Asfuri, yakni Surat Peringatan (SP) I, SP II, surat direksi, berita acara permintaan keterangan komite disiplin, berita acara pemeriksaan pelanggaran disiplin karyawan, serta SP III.

Selain ke PHI, Asfuri juga akan melaporkan ke Polda Jatim karena ada dugaan pidana. Mengingat, dalam SP III Nomor 003/USDM-SP/IX/2021 tanggal 20 September 2021, Asfuri disebut melakukan pengancaman atau intimidasi serta penghasutan.

Asfuri sendiri menolak diberhentikan dari secretary corporate PT PJU dan diangkat menjadi Dirut PT PPM, karena menduga dilakukan direksi secara ilegal.

"Dugaan saya adalah ilegal, karena status pembuat kebijakan cacat hukum karena dilakukan Plt (Pelaksana Tugas) Direktur (Parsudi). Ini berbahaya kalau saya terima," kata Asfuri.

"Ini bukan mengenai rotasi, mutasi, promosi, dan lainnya. Tapi status pembuatan kebijakan itu yang saya permasalahkan," ucap Asfuri.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Respons PT PJU

Sementara Plt Dirut PT PJU, Parsudi belum bisa dikonfirmasi soal PHK dan gaduh di PJU. Permintaan wawancara lewat Whatsapp (WA) hanya dibaca tapi tak ditanggapi.

Sebelumnya, gejolak di PT PJU ini mendapat perhatian serius dari Komisi C DPRD Jatim. Komisi yang diketuai Hidayat itu bahkan memanggil jajaran direksi dan komisaris serta Biro Perekonomian, Kamis (26/8/2021).

Dalam pemanggilan, Komisi C meminta klarifikasi setidaknya terkait tiga hal di PT PJU yang dinilai tidak tepat dan selama ini menjadi sorotan tajam sejumlah kalangan.

Pertama, soal perubahan posisi penting menyangkut status Plt direktur yang sudah tiga kali dilakukan pasca Dirut Mochamad Abdul Wachid alias Gus Wachid meninggal dunia, 27 Juni 2020. Sebelum Parsudi, dua kali Plt diisi Agus Edi Sumanto.

“Ternyata di saat Plt Pak Parsudi ini, ada kegaduhan di internal PJU, terutama kebijakan-kebijakan konsolidasinya menyebabkan gaduh sampai keluar, salah satunya adalah pemberhentian sekretaris perusahaan (Asfuri)," kata Hidayat.

Bahkan dari 10 BUMD milik Pemprov Jatim, tandas Hidayat, yang bergejolak seperti ini hanya di PT PJU. Padahal ini perusahaan besar yang diharapkan kontribusinya besar setelah Bank Jatim.

Kedua, menyangkut konsolidasi eksternal. Kerja sama dengan pihak ketiga ternyata banyak yang bermasalah, sehingga mempengaruhi target laba di perusahaan.

Lalu ketiga, terkait persoalan kinerja perusahaan dan keuangan. “Berdasarkan laporan PJU, laba, dividen, dan sekaligus aset, mengalami penurunan. Dan nanti di PAK akan ada rapat lagi untuk memperbaiki soal target 2021,” ucapnya.

Dari rencana/terget penerimaan PAD untuk penyusunan rancangan Perubahan APBD TA 2021, PT PJU terget Rp 20 miliar menjadi 6,9 miliar atau berkurang Rp 13 miliar.