Sukses

Kadisdik: Tidak Ada Klaster Covid-19 Sekolah di Jatim

Liputan6.com, Surabaya - Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi menyesalkan adanya miskonsepsi informasi  Kemendikbud Riset dan Teknologi terkait klaster Covid-19 selama pembelajaran tatap muka (PTM), dimana Jatim berada di urutan teratas.

"Padahal, Jatim satu-satunya provinsi di Indonesia yang semua kabupaten/kota nya sudah zona kuning dan 66 persen kabupaten/kotanya sudah level 1," ujarnya, Senin (27/9/2021), dikutip dari Antara.

Dia menegaskan bahwa sampai sekarang belum ada temuan penularan COVID-19 di sekolah-sekolah Jatim. Khususnya jenjang SMA/SMK dan SLB.

"Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada klaster COVID-19 sekolah," kata Wahid, menegaskan. 

Wahid mengemukakan PTM terbatas di Jatim telah dimulai sejak 30 Agutsus lalu. PTM ini digelar oleh 100 persen lembaga, totalnya 4.136 SMA/SMK dan SLB. Baik negeri maupun swasta.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Klarifikasi Kemendikbud

Sebelumnya, miskonsepsi informasi diklarifikasi oleh Kemendikbudristek melalui pers rilis, Jumat (24/9) lalu. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Jumeri mengatakan, ada empat miskonsepsi.

Pertama, 2,8 persen satuan pendidikan yang sebelumnya dipublikasikan oleh pihaknya bukanlah data klaster COVID-19. Melainkan data satuan pendidikan yang melaporkan adanya warga sekolah yang pernah tertular virus tersebut.

"Jadi belum tentu klaster," ucap dia.

Kedua, sambung Jumeri, data 2,8 persen didapatkan dari laporan 46.500 satuan pendidikan yang mengisi survei dari Kemendikbudristek. Satuan pendidikan tersebut ada yang sudah melaksanakan PTM terbatas, ada juga yang belum.

Ketiga, angka 2,8 persen satuan pendidikan itu bukan akumulasi dari kurun waktu satu bulan terakhir. Angka itu didapat dari laporan yang diterima sejak bulan Juli tahun lalu atau dalam kurun waktu 14 bulan.

Keempat, soal 15 ribu siswa dan 7 ribu guru positif COVID-19 berasal dari laporan 46.500 satuan pendidikan yang belum terverifikasi sehingga masih ditemukan kesalahan.