Sukses

Santri Pesantren Tak Mampu di Surabaya Dapat Beasiswa Tahun Depan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, tidak hanya pelajar SMA/SMK saja yang akan mendapatkan beasiswa tahun depan, tapi juga santri di pondok pesantren (Ponpes).

Liputan6.com, Surabaya - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, tidak hanya pelajar SMA/SMK saja yang akan mendapatkan beasiswa tahun depan, tapi juga santri di pondok pesantren (Ponpes). Menurutnya, anggaran beasiswa sudah dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Surabaya 2022.

"Jadi seluruh anak SMA/SMK atau yang mondok (pondok pesantren), pun kalau ternyata masuk dalam daftar MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), otomatis akan kita berikan bantuan," kata Eri Cahyadi dikutip dari Antara, Senin (11/10/2021).

Pihaknya saat ini sudah memasukkan anggaran senilai Rp 47 miliar untuk beasiswa pelajar jenjang SMA/SMK sederajat ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD Surabaya 2022.

Ia menjelaskan, formula beasiswa yang disiapkan itu sama seperti Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) untuk jenjang SD dan SMP. Harapannya, anak dari keluarga MBR baik jenjang SD, SMP maupun SMA/SMK di Surabaya mendapatkan akses pendidikan yang sama. 

"Jadi seperti BOPDA untuk SD-SMP dan kita lakukan untuk SMA/SMK. Jadi semuanya agar mendapatkan pendidikan yang maksimal," ujarnya. 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Dalam Bentuk Seragam dan SPP

Eri menyatakan, beasiswa senilai Rp 47 miliar itu direalisasikan dalam bentuk seragam dan SPP bagi pelajar dari keluarga MBR. Saat ini, kata dia, Pemkot bersama DPRD Surabaya juga tengah mematangkan dalam pembahasan RAPBD 2022. 

"Saat ini jumlah pelajar yang dapat beasiswa masih didata terus," kata Eri. 

Eri menegaskan, pihaknya  tidak ingin ada anak Surabaya yang putus sekolah karena pandemi COVID-19. Pemkot harus hadir untuk memastikan pendidikan anak-anak Surabaya terpenuhi. 

"Prinsipnya, pemerintah harus bisa hadir. Kami ingin memastikan kualitas pendidikan di Surabaya bisa maksimal," ujarnya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.