Kata Pengamat soal Bursa Calon Kepala BIN Beredar

Pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju — Presiden Joko Widodo atau Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik di tangga beranda Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Surabaya - Analis politik sekaligus Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam angka bicara soal bursa calon kepala BIN yang beredar. Dia menyatakan, kapasitas intelijen sebagai kriteria yang harus dimiliki untuk menjadi calon kandidat.

Kapasitas tersebut harus melingkupi kemampuan mengolah data, mencari data dan memvalidasi data untuk kepentingan pembuatan kebijakan pemerintah.

“Siapa yang layak untuk duduk jadi Kepala BIN saya kira basisnya adalah basis kapasitas (Intelijen). Kemampuan dalam mengolah data, mencari data, dan memvalidasi data, sehingga data itu bisa digunakan sebagai basis pijakan pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (19/10/2021).

Menurut Arif, figur-figur calon yang ada saat ini tercatat memiliki kapasitas dan pengalaman dalam dunia intelejen. Namun lantaran jabatan Kepala BIN ini tidak lepas dari muatan politis, ia menambahkan kapasitas intelejen juga harus dibarengi dengan dukungan politik.

"Kalau dilihat dari basic-nya sebagai intelejen tentara (TNI), tentu saja semua memiliki pengalaman dalam dunia intelejen. Tetapi kemudian bahwa Kepala BIN ini bisa dibilang memiliki muatan politis, tentu saja kapasitasnya harus dibarengi oleh back up politik sehingga dia layak dan dipilih pak Jokowi menjadi Kepala BIN,” ujarnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Figur Calon

Sejumlah nama beredar untuk kandidat Kepalan BIN. Mereka antara lain Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Badan Intelejen Strategis (Kabais) Letjen TNI Joni Supriyanto, nama mantan Kepala BNPB Letjen TNI (Purn) Doni Monardo dan Mayjen TNI (Purn) Hartomo.

Keseluruhan nama tadi dianggap memenuhi kriteria yang layak untuk menjadi Kepala BIN. Dua nama terakhir yakni Doni Monardo dan Hartomo adalah Jenderal TNI yang karirnya melejit di masa pemerintahan Presiden SBY. Letjen TNI (Purn) Doni Monardo pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus, sementara Mayjen TNI (Purn) pernah diangkat menjadi Gubernur Akmil dan Kepala Bais TNI.

Presiden Joko Widodo menyentil Menteri Kesehatan karena rendahnya penyerapan anggaran kesehatan. Jokowi berpidato saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara.