Sukses

Kembali Demo, Buruh di Jatim Tolak Upah Murah

Liputan6.com, Surabaya - Ribuan buruh dari sejumlah daerah di Jawa Timur kembali menggelar demo di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (29/11/2021).

"Kami mendesak Gubernur Khofifah Indar Parawansa menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PU-XVIII/2020 dengan jujur. Serta menolak tegas penetapan upah murah," ujar Jubir Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) Jatim Jazuli.

Jazuli mengatakan, demo akan didominasi massa buruh daerah Ring-1 Jawa Timur (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan). Mereka bergerak dari daerah masing-masing untuk bertemu di Bundaran Waru atau di depan Mall City of Tomorrow (CITO), pukul 12.00 WIB. Setelah itu bergerak bersama menuju Gedung Negara Grahadi.

"Khusus massa aksi dari Sidoarjo, sejak pukul 09.00 WIB akan mengawal jalannya rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinisi Jawa Timur," ucapnya.

Jazuli menyampaikan, puncak aksi penolakan upah murah ini seharusnya dilakukan hari ini. Namun, pihak serikat pekerja atau buruh, menunda pelaksanaanya pada Selasa 30 November besok. Jika hari ini 25 ribu buruh yang dikerahkan, maka besok estimasi massa sebanyak 50 ribu orang.

"Penundaan puncak aksi tersebut dikarenakan hingga saat ini pembahasan UMK 2022 di Jawa Timur masih digodok oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur," ujarnya.

Jazuli menegaskan, buruh mendesak Pemprov Jatim tidak bersilat lidah dengan memanipulasi dan membodohi buruh Jatim terkait Putusan MK. Memang MK dalam amar putusannya nomor (4) halaman 416 menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan.

"Masih berlakukanya UU No. 11/2020 tersebut untuk kebijakan-kebijakan yang tidak startegis dan tidak berdampak luas. Jadi amar putusan MK No. 4 tersebut tidak dapat diterapkan dalam hal penetapan upah minimum di Jawa Timur," ucapnya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Tolak Upah Murah

Jazuli mengungkapkan, buruh mendesak Gubernur Khofifah agar menghentikan politik upah murah untuk menarik investasi tetapi buruh dieksploitasi. Meminta kembalikan usulan atau rekomendasi UMK tahun 2022 ke bupati/wali kota agar dilakukan pembahasan ulang di tingkat Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota tanpa menggunakan PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.

"Kecuali rekomendasi Bupati/Walikota yang telah merekomendasikan kenaikan upah di luar ketentuan PP. No. 36/2021 dan telah merekomendasikan besaran UMSK tahun 2022," ujarnya.

"Tetapkan dan berlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Timur tahun 2022. Revisi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/783/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dan lalukan pembahasan ulang UMK 2022 tanpa menggunakan PP No. 36/2021. Lakukan pembahasan ulang dengan mengacu kepada UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan," ucap Jazuli.