Vaksinasi di Situbondo Lambat, ASN Jadi Kambing Hitam

Ilustrasi vaksinasi covid-19.Photo by Steven Cornfield on Unsplash

Liputan6.com, Situbondo - Bupati Situbondo Karna Suswandi mengungkap alasan alasan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Situbondo, lambat lantaran semangat ASN setempat kendor dalam upaya vaksinasi.

Menurut Karna Suswandi, Pengabdian dan loyalitas aparatur sipil negara (ASN) sangat dibutuhkan di masa pandemi Covid-19.

"Ini bukti bahwa komitmen ASN melemah. Semangatnya mulai kendor. Ayo, kita sukseskan vaksinasi, agar masyarakat terhindar dari virus corona," kata Bung Karna, sapaan bupati, di Pendopo Kabupaten Situbondo, Senin (29/11/2021), dilansir dari Antara.

Hingga saat ini, menurut Bung Karna, vaksinasi di daerahnya masih berjalan lamban, dan sehingga capaian vaksinasi masih sekitar 59 persen dari total sasaran 548.304 jiwa.

"Untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) minimal 70 persen dari sasaran vaksinasi dan harus mendapat vaksin dosis pertama," ujarnya.

Pada masa-masa sult ini, lanjut bupati, harapan masyarakat tinggi, sedangkan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah justru menurun. "Korpri yang tangguh itu butuh pengabdian dan loyalitas yang tinggi. Dan itu perlu dibuktikan, dan sekarang lah waktunya," katanya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ribuan warga mengntre di kompleks pemerintahan kota Tangerang, Banten untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Ramainya warga membuat antrean membludak dan terlihat tanpa memperhatikan jarak.

2 dari 2 halaman

Loyalitas ASN Diuji

Bupati Karna Suswandi mengatakan pandemi COVID-19 berdampak terhadap menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga dana yang dimiliki pemerintah daerah sangat minim.

"Posisi APBD Situbondo di angka Rp1,6 triliun. Sebanyak Rp1,35 miliar digunakan untuk belanja operasional, dan selebihnya sekitar Rp250 miliar untuk belanja modal," tuturnya.

Bupati menambahkan pengabdian dan loyalitas ASN diuji saat kondisi fiskal daerah menurun, sedangkan pembangunan harus terus berjalan, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas.

"Saya berharap semua organisasi perangkat daerah (OPD) menyadari ini. Untuk menyiasatinya, antar OPD harus bekerja sama dengan baik, dan bergotong royong," ujarnya.