Sukses

Relawan Solmet Minta Pj Kepala Daerah Setia dan Loyal ke Presiden, Pancasila dan NKRI

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) sekaligus penanggung jawab nasional Deklarasi Setia Tegak Lurus 2024 Bersama Jokowi, Silfester Matutina mengharapkan pemerintah dalam hal ini kemendagri memilih Penjabat (Pj) kepala daerah yang setia dan tegak lurus kepada Presiden.

"Sebagai anak bangsa, kami mengusulkan ke pemerintah agar memilih dengan tepat Pj gubernur, bupati dan wali kota menggantikan gubernur, bupati dan wali kota definitif yang akan berakhir masa tugasnya di 2022, 2023 dan 2024," ujarnya usai menemui Mensesneg Pratikno, Jumat (1/4/2022).

Ada sekitar 272 daerah yang akan mengalami peralihan dengan dipimpin oleh Penjabat yang mempunyai kewenangan penuh selayaknya gubernur, bupati atau wali kota yang terpilih oleh Pemilu.

Silfester menambahkan, Pj kepala daerah sangat penting dalam rangka mensukseskan semua agenda pembangunan nasional di bawah komando presiden dan sebagai perpanjang tangan Presiden di daerah.

"Jangan sampai Pj  yang diangkat adalah kepanjangan tangan atau partisan dari parpol atau kelompok dinasti politik dan bisnis," sambungnya.

Selain akan berdampak jelek terhadap presiden, juga akan membuat situasi politik yang tidak baik menjelang Pemilu 2024, karena mereka akan tidak netral dan lebih memilih menguntungkan partai dan golongannya dalam menghadapi tahun politik Pemilu 2024.

"Jadi selain setia, tegak lurus tentunya harus loyal terhadap Presiden, Pancasila dan NKRI,” tegasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Waspada Investasi Bodong

Selain mengusulkan kriteria mengenai Pj kepala daerah, Silfester menyatakan, pihaknya juga meminta agar pemerintah tegas menindak oknum mafia hukum dan bisnis yang selama ini telah menzolimi dan menyengsarakan jutaan rakyat.

"Masih banyak kasus tanah dan tambang yang belum beres. Monopoli ekspor impor dan penyelundupan seperti minyak goreng, migas, perikanan, pertanian, perdagangan dan lain lain. Termasuk Mafia kasus investasi bodong," tegasnya.

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS