Anggota KPU Baru Dilantik, Pengamat: Mereka Orang-Orang Terbaik

Sertijab KPU — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) melakukan sertijab dengan Ketua KPU periode 2017-2022 Ilham Saputra di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Presiden Joko Widodo resmi melantik ketujuh komisioner KPU untuk bertugas dalam periode 2022-2027. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Surabaya - Pelantikan Komisioner KPU dinilai positif oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago. Menurutnya, para komisioner baru yang terpilih merupakan orang-orang terbaik hasil dari proses seleksi yang ketat.

“Tahun 2024 adalah pemilu terbesar dan terberat bebannya dalam sejarah Indonesia karena ada pemilihan legislatif, presiden dan kepala daerah. Namun berpotensi juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dalam demokrasi,”tuturnya, Rabu (13/4/2022).

Pangi menyontohkan keterlambatan surat suara di Papua yang selalu terjadi setiap pemilu seperti lagu lama yang terus berulang. Para komisioner yang sudah pernah menjabat sebelumnya tentu harus lebih piawai lagi dalam mengatasi masalah seperti ini karena telah mempelajari kelemahan masa lalu.

“Mereka yang pernah menjadi komisioner di daerah, itu juga merupakan modal yang baik. Sedangkan bagi mereka yang belum pernah menjad aktifis pemilihan umum, atau bekerja di LSM yang khusus pemilu, mereka harus belajar karena mau tidak mau mereka harus beradaptasi dengan cepat,”imbuhnya.

Menurutnya, 14 Februari 2024 bukanlah waktu yang lama dan pendek. Para komisioner ini butuh konsentrasi untuk penyediaan anggaran dan logistik.

Ketua KPU RI Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan, datang menyambangi Kantor Mahkamah Konstitusi (MK). Diketahui kedatangan mereka guna memberi berkas jawaban mengenai perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019.

2 dari 2 halaman

Pejabat Publik

Faktor integritas merupakan hal penting lainnya yang harus dimiliki oleh komisioner KPU. Pangi membeberkan sejumlah contoh kasus seperti pertemuan informal dengan orang-orang tertentu yang harusnya tidak perlu terjadi.

“Sebab mereka sudah menjadi pejabat publik. Peristiwa yang terjadi di masa lalu harusnya tidak boleh terulang lagi. Maka integritas adalah faktor penting apakah para komisioner ini bisa dibeli atau tidak. Kalau mereka sudah selesai dengan urusan pribadinya, otomatis mereka tidak bisa dibeli, maka otomatis tidak ada potensi manipulasi data dan manipulasi surat suara. Kuncinya adalah kemampuan menahan diri,” tegasnya.