Polisi Bongkar Penyalahgunan BBM dan LPG Bersubsidi, Pihak SBPU Terlibat?

Para pelaku penyalagunaan bio solar dan gas LPG diamankan di Polda Jatim. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)

Liputan6.com, Surabaya - Polda Jatim mengungkap kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bio solar bersubsidi dan tabung LPG 3 kilogram yang juga bersubsidi.

"Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim mengungkap dua kasus. Yang pertama dengan cara membeli BBM Bio Solar bersubsidi, kemudian dijual dengan harga non subsidi," ujar Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto di Mapolda Jatim, Selasa (19/4/2022).

Berdasarkan hasil ungkap kasus ini, pihaknya mengamankan enam tersangka berinisial NF, MR, E, GA, NPF dan R. Serta barang bukti 2 truk boks Isuzu yang masing-masing terdapat dua tandon plastik yang berisikan masing-masing bahan bakar minyak jenis Bio Solar total sebanyak kurang lebih 1.200 liter.

Kemudian uang tunai sebesar Rp 4 juta, 2 buah buku catatan pembelian Bio Solar, 1 buah kartu ATM BRI dan 1 lembar struk pembelian Bio Solar.

"Kasus kedua adalah penyalahgunaan tabung LPG ukuran 3 kilogram bersubsidi, kemudian dipindah ke tabung LPG 12 kilogram non subsidi," kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto.

Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Farman menambahkan, pihaknya pertama menangkap dua tersangka, yakni MR dan E.

"Tersangka membeli Bio Solar bersubsidi di SPBU Desa Cukur Gondang, Kabupaten Pasuruan seharga Rp 5.150/liter dan ditampung dengan kendaraan pick up yang dipasang bull kapasitas 1.200 liter. Kemudian dijual kembali seharga Rp 5.500/liter," ujar Farman.

Dari pemeriksaan dan pengembangan, lanjut Farman, anggota Unit II Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim menangkap 4 tersangka lainnya. Yaitu GA selaku penampung bio solar dari NF. Kemudian tersangka NPF dan R berperan sebagai marketing atau yang menjualkan BBM bio solar tersebut.

"Kita masih mendalami keterlibatan oknum dari SPBU maupun instansi terkait. Yang pasti dugaan keterlibatan operator itu pasti ada, karena memang mereka mengetahui. Tidak mungkin mobil biasa maupun mobil boks diisi sampai dengan 2.000 liter, berarti kan mereka mengetahui," tegas Farman.

Bahkan, sambung Farman, truk yang diamankan ada tulisan nama dari instansi terkait. Pihaknya pun mengaku kasus ini menjadi atensi khusus. Dan memang kasus ini sangat meresahkan masyarakat, yaitu penyalahgunaan BBM.

Tepat pukul 00.00 WIB hari ini, harga BBM Pertamax resmi ditetapkan Rp 12.500 per liter. Merespon hal tersebut, warga langsung berburu Pertamax untuk mendapat harga lama Rp 9.000 per liter sebelum harga naik per hari ini.

2 dari 2 halaman

Dalami

FOTO: Antrean Kendaraan di SPBU Jelang Kenaikan Harga Pertamax — Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) ke dalam kendaraan di sebuah SPBU di Jakarta, Kamis (31/3/2022). PT Pertamina (Persero) akan memberlakukan tarif baru BBM jenis Pertamax menjadi Rp 12.500 pada 1 April 2022. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

"Kami masih mendalami dugaan keterlibatan oknum petugas maupun instansi terkait," ujar Farman.

Sementara untuk kasus penyalahgunaan tabung LPG 3 kilogram, lanjut Farman, petugas mengamankan 7 orang tersangka. Yaitu berinisial P, AJH, RH, OHSH, Y, H dan RT.

"Modusnya, para tersangka menyuntikkan isi tabung LPG 3 kilogram (subsidi) ke tabung LPG 12 kilogram (non subsidi). Kemudian tabung-tabung ini diedarkan ke penjual LPG di area Kabupaten Jombang," ucapnya.

Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti 1 unit mobil pick up Daihatsu Grand Max bermuatan LPG 3 kilogram sebanyak 141 tabung dan LPG 5,5 kilogram 2 tabung.

Kemudian 1 unit mobil pick up Mitsubishi L-300 bermuatan LPG 12 kilogram sebanyak 60 tabung. Dan 1 unit mobil box Daihatsu Grand Max Brindvan.

"Dalam sehari para tersangka bisa memindahkan sebanyak 200 LPG isi 3 kilogram. Hasil pemindahan LPG 12 kilogram ini diedarkan ke penjual LPG di area Kecamatan Ploso, Kecamatan Megalo dan Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang," ujar Farman.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka pada 2 kasus ini dijerat Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Kemudian Pasal 55 KUHP yaitu turut serta, Jo pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, dengan ancaman pidana 6 tahun dan denda Rp 60 miliar.