Sukses

Mulai Besok, Warga Surabaya Bisa Curhat Langsung ke Camat dan Lurah

 

Liputan6.com, Surabaya - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerbitkan Surat Perintah Nomor 800/ 10618/ 436.8.4/ 2022 tertanggal 22 Juni 2022,  berupa instruksi kepada seluruh kepala PD, camat dan lurah agar berkomunikasi langsung dengan warga di masing-masing unit kerja.

Eri mengatakan setiap hari Jumat mulai pukul 13.00 hingga 16.00 WIB, kepala PD, camat dan lurah wajib membuka ruangannya untuk warga. Pada hari itu, warga bisa memanfaatkan untuk bertemu langsung dan menyampaikan permasalahan atau keluhannya.

"Jadi, mulai Jumat (24/6) besok, lurah, camat dan kepala PD membuka ruangannya untuk bertemu warga secara langsung. Warga bisa bertanya kepada lurah, camat, dan kepala PD jika ada permasalahan yang belum tertangani," katanya, Kamis (23/6/2022).   

Sedangkan pada Sabtu, warga bisa menyampaikan permasalahan dengan bertemu Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Namun, kata Eri, setiap permasalahan warga itu diharapkannya tidak langsung disampaikan kepada wali kota.

"Sampaikan dulu ke lurah, camat dan kepala dinas. Kepanjangan tangan Pemkot Surabaya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat ada di lurah, camat dan Kepala Dinas," ujar dia.

Ketika dalam kurun waktu satu minggu permasalahan yang sudah disampaikan warga kepada lurah, camat dan kepala PD belum ada solusi atau tertangani maka bisa dilanjutkan ke wali kota. Melalui cara dan jenjang seperti itu, warga diharapkan turut serta memberikan penilaian kinerja pejabat tersebut.

"Kalau seminggu ternyata belum ada tindakan, belum ada perbaikan, baru bertemu saya. Sehingga saya dibantu masyarakat untuk memberikan penilaian kepada lurah, camat atau kepala dinas itu bisa bekerja untuk umat atau tidak," kata dia.

2 dari 2 halaman

Terlibat Langsung

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri itu menginginkan supaya warga terlibat dalam pengawasan langsung kinerja pejabat Pemkot Surabaya. Oleh sebab itu, sebelum bertemu dengan wali kota, warga diharapkannya menyampaikan permasalahan dahulu kepada lurah, camat dan kepala PD terkait.

"Insyaallah dengan pengawasan secara langsung, itu mesti ada tindak lanjutnya. Kalau tidak ada tindak lanjutnya berarti kemampuan lurah, camat, kepala PD tidak untuk kepentingan umat. Berarti harus ada evaluasi," kata dia.