Sukses

Eri Cahyadi Sulap Lahan Tidur Pemkot Jadi Lokasi Tanaman Pangan

Menurut Eri, bentuk kolaborasi bersama dengan koperasi itu bisa berupa pendampingan dalam menjual hasil panen serta mengenai bagaimana mengatur manajemen keuangan.

 

Liputan6.com, Surabaya - Sejumlah lahan tidur milik Pemkot Surabaya menjadi lokasi penanaman bahan pangan sebagai pengganti beras sebagai upaya menghadapi ancaman krisis pangan global.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, beberapa lahan eks tanah kas desa tersebar di wilayah ini, yang tidak digunakan dimanfaatkan oleh warga setempat, khususnya yang belum bekerja.

"Salah satunya digunakan untuk tanaman pangan, seperti ketela pengganti beras," kata Eri, Rabu (13/7/2022), dikutip dari Antara.

Ada 18 lahan bekas tanah kas desa (BTKD) di Surabaya yang ditanami sejumlah tanaman pangan, yakni di BTKD Jambangan, Kelurahan Sumber Rejo, Sambikerep, Lakarsantri, Kelurahan Jeruk RW 03, Persil 12 RW 13 Kelurahan Kebraon, Rusun Warugunung, Wonocolo, Tambak Wedi, Bangkingan, Kutisari Indah Utara, Kutisari Indah Utara VIII Dekat Pasar, Pakal Jalan Kauman, Taman Balas Klumprik, Wonocolo 2, Medokan Asri, Wonocolo 3, dan BTKD Medayu Kosaghra Rungkut.

Dari 18 lahan BTKD itu, ada enam lahan yang dikelola oleh kelompok warga dengan pendampingan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, di antaranya BTKD Kutisari, BTKD Wonocolo dan BTKD Medokan Asri Kosaghara.

"Hasil dari pemanfaatan lahan itu juga akan berkolaborasi dengan koperasi," ujar Eri Cahyadi.

Menurut Eri, bentuk kolaborasi bersama dengan koperasi itu bisa berupa pendampingan dalam menjual hasil panen serta mengenai bagaimana mengatur manajemen keuangan.

"Di situ bagaimana menjual, mengatur keuangan. Itu kalau orang biasa kan agak sulit," katanya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Libatkan Lurah dan Camat

Kepala DKPP Surabaya Antiek Sugiharti sebelumnya mengatakan pada saat akan membuka lahan BTKD itu, DKPP selalu melibatkan lurah, camat, LPMK, dan masyarakat. Bahkan, ketika melakukan penanaman pihaknya juga melibatkan masyarakat, sehingga perlahan mereka banyak yang tertarik untuk mengelola lahan BTKD itu.

"Makanya, beberapa lahan BTKD milik pemkot yang mengelola adalah warga. Benih dan pupuknya dari kami, tapi yang mengelola adalah warga. Kami hanya melakukan pendampingan dan pengecekan secara berkala. Namun, banyak lahan BTKD yang masih kami kelola dan hasil panennya kami bagikan gratis kepada warga sekitar," kata dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.