Sukses

Kabar Gembira, Mikrolet dan Ojol di Jatim Bebas Pajak Kendaraan hingga Desember

Untuk mendapatkan insentif pajak nol rupiah tersebut, wajib pajak dapat mendaftarkan kendaraannya di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) setempat.

 

Liputan6.com, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membebaskan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk mikrolet dan ojek daring (ojol) pasca kenaikan harga Bahan Bakar Masyarakat (BBM).

"Kebijakan ini untuk seluruh angkutan umum orang jenis mikrolet dan ojek daring pelat Jawa Timur yang jatuh tempo mulai 19 September hingga 31 Desember 2022," kata Khofifah, Senin (19/9/2022). dilansir dari Antara.

Untuk mendapatkan insentif pajak nol rupiah tersebut, wajib pajak dapat mendaftarkan kendaraannya di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) setempat.

Khofifah memastikan, pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Kebijakan ini diharapkan  memberikan multiplier effect terhadap kondisi ekonomi, khususnya akibat dampak kenaikan BBM terhadap laju inflasi di Jawa Timur.

"Sektor transportasi menjadi salah satu yang sangat terdampak dari penyesuaian harga BBM. Karena dengan kenaikan biaya transportasi ini pula terjadilah kenaikan harga barang termasuk kebutuhan pangan," ujar dia.

Khofifah menandaskan, pemerintah terus mengupayakan berbagai format intervensi  agar beban masyarakat dapat terus diminimalisir, baik melalui bantuan langsung tunai maupun insentif pajak kendaraan seperti yang telah diluncurkan Pemerintah Provinsi Jatim.

Menurut dia, melalui program ini, setidaknya terdapat 7.921 angkutan umum jenis mikrolet dan 24.192 ojek daring akan menikmati kebijakan insentif. Dengan insentif tersebut, dampaknya terhadap pemerintah adalah berkurangnya potensi pajak yang diprediksi mencapai Rp9,5 miliar.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Dorong Wajib Pajak

Khofifah memastikan program pemutihan, meliputi pembebasan sanksi administratif PKB dan bebas Bea Balik Nama kedua dan seterusnya, yang telah dilaksanakan sejak April hingga 30 September 2022 juga akan tetap berjalan hingga tanggal 15 Desember mendatang. 

"Pemutihan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada keringanan beban wajib pajak, melainkan juga mendorong gairah wajib pajak kendaraan di Jatim. Termasuk memacu registrasi kendaraan luar provinsi yang ada di Jatim. Semoga semua program ini memberikan manfaat bagi masyarakat," kata dia. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.