Begini Aturan Baru Jam Operasional Angkutan Barang di Lumajang

Proses penilangan kendaraan yang melanggar jam operasional di Kabupaten Lumajang (Istimewa)

Liputan6.com, Lumajang - Polres Lumajang mulai memberlakuan jam operasional bagi kendaraan angkutan barang untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Kasubsipenmas Penmas Polres Lumajang Aipda Eko Budi Laksono menjelaskan, pihaknya melalui terus melakukan sosialisasi, hingga penindakan bagi pengendara yang melanggar aturan tersebut.

"Pemberlakuan pembatasan jam operasional ini, tujuannya selain untuk mengoptimalkan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas pada ruas jalan nasional, provinsi dan Lumajang," jelasnya, Kamis (22/9/2022).

Adapun pembatasan tersebut berlaku pada kendaraan dengan beberapa spesifikasi di antaranya, angkutan barang dengan JBEB (Jumlah Berat Yang Diperbolehkan >3.500 Kg), Kendaraan pengangkut material bangunan angkutan tambang, truk tempelan (kereta tempelan), truk gandengan (kereta gendengan), serta kontainer, maupun Kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari dua.

Kemudian, kendaraan tersebut, dilarang beroperasi atau melintas dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, pada pukul 06.00 – 08.00 WIB, khusus di sejumlah ruas jalan. Ruas jalan itu diantaranya, Ruas Jalan Wonorejo Jalan. Soekarno Hatta - Jalan, Sunandar Priyo Sudarmo jalan. Gatot Subroto Jalan. Brigjen Slamet Riyadi Jalan. Imam Bonjol - Jalan. Kolonel Slamet Wardoyo. Dan sejumlah jalan lainya.

Samsat Jakarta Timur dan Polisi menangkap 50 kendaraan mewah yang belum membayar pajak kendaraan. Petugas memberi alternatif kepada pemilik kendaraan bayar pajak ditempat atau ditilang .

2 dari 2 halaman

Ditilang

Aipda Eko menambahkan, pemberlakuan aturan tersebut, dikecualikan pada kendaraan angkutan di antaranya, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG), Ternak, Bahan Pokok, Pupuk, Susu Murni, Barang antaran Pos, dan barang ekspor dan impor.

"Bagi yang melanggar, sanksinya akan ditilang. Akan tetapi kami sebelumnya melakukan sosialisasi untuk dipahami para pengendara yang termasuk dalam kategori," imbuhnya.