Tarif Penyeberangan Tidak Naik, Gapasdap Ancam Kurangi Armada Ketapang-Gilimanuk

Liputan6.com, Surabaya - Ketua Bidang Tarif DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Rakhmatika Ardianto mengatakan, pihaknya bakal mengurangi trip pelayaran di pelabuhan penyeberangan Ketapang- Gilimanuk.

Kebijakan tersebut diambil lantaran tidak diberlakukannya Keputusan Menteri (KM) 172 tahun 2022 tertanggal 15 September 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi.

"Hari Senin 26 September akan ada rapat dengan Balai Pengelola Transportasi Daerah (BPTD) Banyuwangi membahas teknis pengurangan trip pelayaran tersebut," ujar Rakhmat ditulis Senin.

Rakhmat mengatakan, jika pengurangan trip pelayaran tersebut disepakati maka waktu sandar kapal yang biasanya 45 menit akan naik dua kali lipat menjadi 90 menit.

"Maka bisa jadi perjalanan darat dari pelabuhan Ketapang- Gilimanuk mengalami kemoloran hingga tiga jam," ucapnya.

Rakhmat menyebut, DPC Gapasdap Banyuwangi pada Jumat 23 September kemarin, juga aksi damai di kantor BPTD Banyuwangi.

"Aksi tersebut terpaksa dilakukan untuk menuntut hak dari angkutan penyeberangan yang hingga saat ini belum dilakukan penyesuaian tarif angkutan oleh Kementerian Perhubungan," ujarnya.

Rakhmat mengaku, kondisi angkutan penyeberangan sudah terseok-seok pengoperasiannya sudah cukup lama, terutama sejak 2018. Ketika dilakukan perhitungan tarif kemudian ditetapkan oleh pemerintah, dan tarif masih terhutang sebesar 35,4 persen dimana yang melakukan perhitungan adalah pemerintah.

"Padahal tarif yang ada digunakan untuk menjamin keselamatan publik dan juga menjamin standar pelayanan sesuai ketentuan pemerintah," ucapnya.

Penetapan tarif, lanjut Rakhmat, yang kurang dari perhitungan tersebut bertolak belakang dengan Kementerian Perhubungan yang selalu mendorong agar keselamatan pelayaran dapat dijamin oleh perusahaan angkutan penyeberangan.

"Banyak perusahaan angkutan penyeberangan yang akhirnya tidak kuat mengoperasikan kapalnya lagi," ujarnya.

Tarif yang kurang tersebut, kata Rakhmat, pada akhirnya juga sangat membahayakan keselamatan pelayaran, dan jika terjadi kecelakaan maka pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut.

"Gapasdap pun berkali-kali mengajukan agar tarif segera disesuaiakan tapi tak kunjung dilakukan oleh Kemenhub," ucapnya.