Bola Panas Raibnya Ribuan Data Bansos di Banyuwangi Dilimpahkan ke Inspektorat

Rapat dengar pendapat hilangnya ribuan data Bansos Desa Jambewangi di Gedung DPRD Banyuwangi (Hermawan Arifianto/Liputan6.com)

Liputan6.com, Banyuwangi - Bola panas hilangnya 1.782 data penerima bantuan sosial (bansos) di Desa Jambewangi Banyuwangi, masih terus bergulir. Hingga saat ini belum ada titik temu, baik Dinsos maupun pihak Pemdes Jambewangi masih belum tahu pasti penyebab hilangnya data tersebut. Perkara itu kini dilimpahkan ke inspektorat untuk dilakukan penyelidikan.

Hal itu diutarakan Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto usai hearing kaitan hilangnya ribuan data penerima bansos di Desa Jambewangi, Jumat (7/10/2022).

Dalam hearing tersebut turut dihadiri perwakilan Inspektorat, DPMD, Camat Sempu, Kadinsos PPKB Banyuwangi, Kades Jambewangi, Operator Desa Jambewangi, pemerhati sosial, serta sejumlah anggota dewan.

"Terkait siapa yang salah dan benar, biar inspektorat yang mencari permasalahan di Desa Jambewangi," kata Politisi PDI Perjuangan ini.

Menurut Irianto, ada kejanggalan atas raibnya ribuan data penerima bansos di Desa Jambewangi. Padahal, kata dia, setiap tiga bulan sekali dilakukan update melalui operator desa.

"Data setiap tiga bulan sekali di update terus, tetapi kenapa kok sampai hilang sebanyak itu. Jadi gimana-gimananya biar urusan inspektorat saja," cetusnya.

Kendati demikian, Irianto mengatakan, dalam permasalahan ini pihaknya lebih mengutamakan solusi agar warga miskin di Desa Jambewangi, kembali mendapatkan haknya.

"Pasalnya sudah empat bulan lebih banyak warga miskin di sana tidak menerima bansos dari pemerintah, karena datanya hilang. Oleh karena itu, kita mencari solusi di hearing ini," ungkapnya.

Sebagai informasi, 1.782 data irisan penerima bansos yang hilang di Desa Jambewangi, dengan rincian 590 warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 504 warga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan 688 warga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

BPK menemukan 2,5 persen dari Rp 120 triliun dana bansos tidak tepat sasaran. Kemensos diminta memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial yang digunakan Pemerintah untuk menyalurkan Bansos.

2 dari 2 halaman

Dinas Sosial Usulkan Kembali ke Kemensos

Kadinsos PPKB Banyuwangi Henik Setyorini memastikan mengusulkan kembali data bansos di Jambewangi yang sempat terhapus.

Karena aplikasi SIKS-NG yang digunakan untuk memuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang sebelumnya lagi maintenance, kini sudah bisa diakses.

"Maintenance baru selesai hari ini. Sehingga tanggal 14 Oktober, data penerima bansos yang sempat terhapus sudah bisa kembali didata ulang. Semoga tidak lagi terjadi gangguan. Kita terus berupaya semaksimal mungkin," ungkap Henik.

Selain itu, Henik meminta semua Kepala Desa (Kades) se Banyuwangi dan Operator agar aktif setiap bulannya memperbarui data penerima bansos di desa/kelurahan masing-masing.

"Karena ada kesempatan setiap bulan tanggal 14-29 untuk memperbarui data penerima bansos bagi warga kurang mampu," bebernya.

Sementara Kades Jambewangi, Maskur, mengaku akan berupaya semaksimal mungkin agar ada anggaran yang bisa digunakan membantu warga miskin di desa setempat.

"Kita berusaha membantu masyarakat yang selama ini seharusnya mendapatkan hak nya, namun karena terjadi penghapusan mereka tidak mendapatkan. Yang jelas kami sepakat memperjuangkan hak-hak dari warga miskin Desa Jambewangi," ungkapnya.

Sedangkan permasalahan terhapusnya ribuan data irisan penerima bansos di Desa Jambewangi, Maskur menyerahkan sepenuhnya kepada Inspektorat.

"Sesuai arahan pimpinan, kami pasrahkan kepada Inspektorat terkait permasalahan hilangnya data bansos di Jambewangi. Sehingga tidak saling menyalahkan. Terpenting disini adalah solusi," pungkasnya.