PKL Tambak Asri Surabaya Minta Pemkot Tak Sembarangan Gusur

Liputan6.com, Surabaya - Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di bawah Jembatan Tol Tambak Asri, Kota Surabaya, Jawa Timur, meminta pemerintah kota setempat tidak asal menggusur tanpa ada solusi.

Juru Bicara (Jubir) Paguyuban PKL Bawah Tol Tambak Asri Daniel Lukas Rorong mengatakan pihaknya menerima surat edaran dari Satpol PP Surabaya yang meminta lokasi di bawah Jembatan Tol Tambak Asri di Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, dikosongkan paling lambat 21 Oktober 2022.

"Para PKL sempat resah dan gelisah setelah menerima surat edaran itu. Tapi PKL bisa bernafas lega karena rencana penggusuran lapak mereka ditunda oleh Satpol PP," kata dia di Surabaya, dilansir dari Antara, Minggu (23/10/2022). 

Terkait hal itu, Daniel mengaku dirinya memang pernah berkomunikasi dengan Asisten 2 Pemkot Surabaya Irvan Widyanto dan Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono melalui pesan WhatsApp (WA) untuk meminta solusi terkait hal ini.

"Ini karena surat edaran tersebut baru diterima oleh para PKL Bawah Tol Tambak Asri pada 19 Oktober 2022 tanpa ada pemberitahuan sebelumnya berupa sosialisasi," kata dia.

Menurut Daniel, ada yang janggal dalam isi surat edaran tersebut yang mana ditujukan kepada pemilik bangunan liar yang berada di bawah jembatan tol itu. Padahal, kata dia, ada sekitar 50-an PKL yang sampai saat ini masih aktif berjualan di sana.

PKL tersebut berjualan dengan membuka warung kopi, warung makanan, soto rombong, sate ayam, konter pulsa, gorengan, potong rambut, tukang permak kain sampai tambal ban.

"Sebelum pandemi COVID-10, ada 80-an yang tercatat sebagai PKL disini," ujar dia.

Meski demikian, Daniel tidak memungkiri bahwa memang ada bangunan liar yang berdiri di bawah jembatan tol Tambak Asri.

"Kalau sasarannya memang bangunan liar, silahkan dibongkar. Tapi kalau PKL kena dampaknya juga, ini yang perlu diadakan pertemuan terlebih dahulu untuk mencari solusinya," kata dia.

Selain itu, Daniel juga berterima kasih kepada Pengacara Sholeh dan Ormas Madura Nusantara (Mantra) yang melakukan pendampingan hukum terhadap para PKL bawah tol Tambak Asri untuk memberi kepastian bahwa rencana penggusuran tersebut ditunda sampai nanti ada pertemuan dengan Pemkot Surabaya.