Angka Kasus Anak Stunting di Kota Malang Capai 8,67 Persen

Liputan6.com, Malang - Upaya penanganan kasus anak stunting di Kota Malang harus lebih maksimal. Terintegrasi antar organisasi perangkat daerah sampai level lurah. Secara umum, gangguan pertumbuhan pada anak balita di kota ini cukup tinggi.

Kasus anak stunting Kota Malang masih di angka 8,67 persen pada November ini. Secara persentase, sedikit turun dibandingkan pada September lalu yang masih mencapai 9,5 persen. Angka itu berdasarkan pengecekan tinggi badan dan usia terhadap 39.000 balita di kota ini.

Data itu merupakan hasil Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Rencana Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting Kota Malang Tahun 2022 Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang yang dirilis pada Rabu, 23 November 2022 kemarin.

"Harus ada komitmen dari semua elemen untuk terus menekan angka stunting dengan desain program yang terintegrasi," kata Wali Kota Malang, Sutiaji

Pencegahan dan penurunan angka stunting bukan tugas Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan saja. Seluruh lurah harus terlibat, turut aktif mengecek data sebaran Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil, ibu dalam masa nifas, maupun bayi berusia dua tahun.

"Lurah melihat sampai ke data berat bayi, jika kurang (bobot badan) dicari faktornya," ucapnya.

Begitu diketahui faktor penyebabnya, semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada kerjasama program penanganan stunting di Kota Malang akan masuk intervensi. Seperti dari aspek gizi, lingkungan dan sanitasi serta sektor lainnya.

Stunting merupakan masalah yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Stunting sendiri adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama.

2 dari 2 halaman

Intervensi Kasus Stunting

Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Malang, mengatakan, ada beberapa langkah intervensi dan audit yang sudah dilakukan dalam upaya penurunan kasus stunting.

"Seperti memaksimalkan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) kesehatan ibu dan anak," ujarnya.

Selain itu juga ada program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K). Serta ada pendampingan kader kesehatan dan puskesmas, maupun pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga.